PELAIHARI — DPRD Kabupaten Tanah Laut mengevaluasi realisasi program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026 sekaligus membahas validasi data peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam skema Universal Health Coverage (UHC).
Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Tanah Laut, H. Agus Prasetyo Budiono, Senin (9/11/2026). Rapat ini menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target dan kepesertaan jaminan kesehatan tepat sasaran.
Agus menekankan pentingnya keakuratan data peserta agar masyarakat yang berhak mendapatkan jaminan kesehatan tidak terlewat dari pendataan.
“Data yang valid adalah kunci. Jangan sampai ada warga yang seharusnya ter-cover justru tidak masuk data, atau sebaliknya data tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. UHC harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Agus.
Menurutnya, koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan perlu diperkuat untuk memastikan pelaksanaan program UHC berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Selain validasi kepesertaan, rapat kerja tersebut membahas capaian program dan kegiatan sepanjang 2026. Evaluasi mencakup realisasi, kendala pelaksanaan, serta langkah perbaikan yang perlu dilakukan.
Dalam rapat itu, BPJS Kesehatan memaparkan perkembangan kepesertaan JKN-UHC di Kabupaten Tanah Laut, termasuk data peserta aktif dan peserta yang masih memerlukan validasi. Pembahasan juga mencakup sinkronisasi data bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial.
Sejumlah anggota Komisi II turut menyampaikan masukan mengenai peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, keakuratan data kependudukan, serta optimalisasi anggaran program kesehatan.
Melalui rapat kerja tersebut, Komisi II DPRD Tanah Laut membahas penguatan koordinasi lintas instansi agar pelaksanaan program kesehatan lebih tepat sasaran dan kepesertaan UHC dapat menjangkau masyarakat yang memenuhi persyaratan.
