BANJARMASIN – Pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) berpotensi menekan kinerja Bank Pembangunan Daerah (BPD), termasuk Bank Kalsel. Ketergantungan bank daerah pada dana pemerintah daerah dinilai menjadi salah satu persoalan yang perlu segera diantisipasi.
Pengamat sosial Noorhalis Majid mengatakan pengurangan TKD telah memberi tekanan terhadap hampir seluruh BPD di Indonesia. Menurut dia, pemerintah pusat perlu memperhitungkan dampak kebijakan tersebut terhadap keberlangsungan bank milik daerah.
“Kalau pemerintah pusat ingin mendorong perekonomian daerah, termasuk mempertahankan BPD di seluruh Indonesia, dampak pengurangan TKD semestinya sudah diantisipasi. Apakah pemerintah pusat memahami pengaruh kebijakan ini terhadap BPD?” kata mantan Ketua KPU Kota Banjarmasin itu kepada wartawan, Selasa (3/11/2026).
Noorhalis, yang pernah menjabat Kepala Perwakilan Ombudsman selama dua periode, mengingatkan Bank Kalsel tidak boleh menganggap dirinya aman dari dampak pengurangan TKD. Tanpa langkah antisipasi, tekanan terhadap kinerja bank daerah dikhawatirkan semakin besar.
Menurut dia, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan dengan mengoreksi kebijakan efisiensi dan pengurangan TKD pemerintah pusat. Bank Kalsel juga perlu menyiapkan strategi untuk menghadapi tekanan ekonomi dan perubahan kebijakan.
Ia mengakui, penurunan kinerja bank tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada manajemen. Kebijakan pemerintah pusat dan kondisi ekonomi global turut memengaruhi perekonomian daerah. Namun, kondisi itu tidak menghilangkan kebutuhan bagi Bank Kalsel untuk berbenah.
Noorhalis mengajukan tiga langkah yang dapat dipertimbangkan manajemen. Pertama, memperkuat perputaran ekonomi daerah dengan menempatkan Bank Kalsel sebagai salah satu penggeraknya.
Bank Kalsel, menurut dia, perlu memperluas kerja sama dengan pengusaha lokal melalui asosiasi dunia usaha, termasuk Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Selama ini, sumber dana Bank Kalsel banyak bertumpu pada kas pemerintah daerah. Karena itu, dana pemerintah daerah semestinya tidak hanya menjadi sumber likuiditas bank, tetapi juga dimanfaatkan untuk menggerakkan kegiatan ekonomi dan dunia usaha.
Kedua, melakukan efisiensi terhadap seluruh pengeluaran perusahaan. Evaluasi perlu mencakup gaji, bonus, dan berbagai komponen belanja lainnya agar sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan.
“Jangan sampai terjadi lebih besar pasak daripada tiang. Beban pengeluaran harus disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi perusahaan,” ujarnya.
Ketiga, melibatkan pihak eksternal dalam merumuskan strategi pembenahan. Noorhalis menilai Bank Kalsel perlu membuka ruang bagi pakar, akademisi, dan pelaku ekonomi untuk memberikan masukan.
Menurut dia, persoalan yang dihadapi bank daerah tidak cukup diselesaikan dengan mengandalkan pandangan internal perusahaan. Keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk merumuskan strategi penguatan dan penyelamatan bank.
Noorhalis juga meminta manajemen tidak memandang kritik masyarakat sebagai serangan. Ia menilai kritik tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap keberadaan dan masa depan Bank Kalsel.
“Yakinlah, semua warga Kalsel sangat cinta dan peduli terhadap keberadaan serta masa depan Bank Kalsel. Kalau pun ada kritik, itu merupakan bagian dari kepedulian untuk menyelamatkan Bank Kalsel dari kinerja buruk,” katanya.
Ia menambahkan, kualitas sumber daya manusia dan kemampuan manajemen tetap berperan dalam menentukan kinerja perusahaan. Manajemen harus mampu membaca persoalan, mengambil keputusan, dan melakukan pembenahan di tengah tekanan kebijakan pemerintah serta kondisi ekonomi global.
Bank Kalsel, menurut Noorhalis, perlu melakukan transformasi agar tidak terus bergantung pada dana pemerintah daerah dan memiliki sumber pertumbuhan bisnis yang lebih kuat.
