KOTABARU – DPRD Kabupaten Kotabaru menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Persetujuan itu diambil dalam rapat paripurna DPRD Kotabaru, Senin (31/8/2026). Sebanyak 24 dari 35 anggota DPRD hadir dalam rapat tersebut.
Sebelum menyetujui Raperda Perubahan APBD 2026, DPRD memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah daerah. Di antaranya soal optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja, pelaksanaan belanja modal, hingga pengawasan penggunaan anggaran.
DPRD juga meminta anggaran yang telah disusun benar-benar diarahkan untuk kebutuhan masyarakat, seperti pelayanan dasar, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, air bersih, dan pemberdayaan ekonomi.
Program pembangunan di wilayah pesisir, kepulauan, dan pedalaman turut menjadi perhatian dalam pembahasan Perubahan APBD 2026.
Selain itu, DPRD meminta pemerintah daerah memastikan program yang telah dianggarkan dapat dilaksanakan secara optimal serta menyelesaikan kewajiban pembayaran atas pekerjaan sebelumnya.
Raperda Perubahan APBD 2026 sebelumnya dibahas bersama oleh DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), mulai dari pembahasan di tingkat fraksi, komisi hingga Badan Anggaran.
Hasil pembahasan kemudian dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Kotabaru Nomor 6 Tahun 2026 dan dilanjutkan dengan penandatanganan keputusan bersama DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
Pendapat akhir Bupati Kotabaru dalam rapat tersebut disampaikan Sekretaris Daerah H Eka Saprudin.
Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah menyelesaikan pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026.
“Setelah disetujui oleh DPRD Kabupaten Kotabaru, selanjutnya Raperda ini dapat ditetapkan dan dikembangkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru,” demikian disampaikan dalam pendapat akhir Bupati.
