BANJARBARU – Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menerima audiensi Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Kalimantan Selatan (BADKO HMI Kalsel) yang membahas persoalan distribusi BBM subsidi di Kalimantan Selatan, Selasa (7/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, BADKO HMI Kalsel menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai masih menjadi keluhan masyarakat, mulai dari dugaan praktik mafia BBM, pelangsiran, kelangkaan BBM subsidi, hingga antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU.
Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi mengatakan audiensi yang diinisiasi Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) Polda Kalsel itu berlangsung dalam suasana dialog terbuka.
Kapolda Kalsel menegaskan penyelesaian persoalan BBM subsidi harus diawali dengan memahami akar permasalahan agar langkah yang diambil tepat sasaran.
“Kita harus memahami terlebih dahulu akar permasalahannya. Dengan begitu, langkah dan kebijakan yang diambil akan lebih tepat sasaran dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi,” ujar Rosyanto.
Menurutnya, persoalan distribusi BBM subsidi tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Karena itu, diperlukan koordinasi berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Pertemuan seperti ini perlu dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh stakeholder, termasuk Pertamina, BPH Migas, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum BADKO HMI Kalsel, Abdi Aswadi, menilai persoalan kelangkaan BBM subsidi telah berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian.
“Kelangkaan BBM subsidi tidak boleh terus dianggap sebagai persoalan yang berulang tanpa penyelesaian. Negara harus hadir memastikan distribusi berjalan tepat sasaran, sekaligus menindak tegas setiap praktik yang merugikan hak masyarakat,” ujarnya.
Abdi berharap pembahasan tersebut ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor agar solusi yang dihasilkan mampu menyelesaikan persoalan distribusi BBM subsidi secara menyeluruh.
