JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bermasalah. Anggaran membengkak. Pemerintah kini buka opsi tutup dapur MBG.
Badan Gizi Nasional (BGN) akan menata ulang program ini. Salah satu sorotan: jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG yang melonjak.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan target awal pembangunan SPPG hanya 21.000 titik. Tapi saat ini sudah ada 27.877 titik. Artinya, membengkak 6.877 titik.
“Terjadi jual-beli titik SPPG,” kata Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).
Masalahnya, setiap dapur MBG mendapat insentif Rp6 juta per hari. Dengan kelebihan 6.877 titik, pemerintah boros sekitar Rp1 triliun per bulan.
“Kalau setahun, Rp12 triliun. Ini yang perlu ditata,” jelasnya.
Wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) juga bermasalah. Target awal hanya 2.000 titik, tapi membengkak jadi 8.617 titik. Sebanyak 6.138 titik di antaranya sudah memiliki SK dari BGN.
Pemerintah melalui BGN dan kementerian terkait akan menata ulang program MBG. Targetnya rampung dalam satu bulan ke depan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan penataan ulang ini penting karena banyaknya dapur MBG membuat program tidak efisien, terutama soal pemberian insentif.
Pemerintah membuka opsi penutupan SPPG yang berlebih. Tapi Prasetyo belum bisa memastikan.
“Ya pasti salah satunya arahnya ke sana (tutup SPPG), tapi kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak. Namanya sedang ditata,” ujar Prasetyo.
Meski begitu, opsi penutupan akan dihindari jika memungkinkan. Tujuannya agar pemberian MBG selama masa penataan tidak terhenti.
“Yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan. Kita tidak ingin ada penurunan kualitas,” tegasnya.
