Oleh: Firdaus
Harga-harga naik. Daya beli turun. Di pasar-pasar tradisional, ibu-ibu kini menghitung ulang isi keranjang. Piring rakyat menyusut, sementara layar ponsel justru penuh dengan pamer kemewahan para elite. Mereka yang dekat dengan lingkaran istana — dulu maupun sekarang — seperti hidup di negeri yang berbeda.
Di tengah himpitan ekonomi ini, sebuah pernyataan dari Solo justru menuai reaksi keras. Mantan Presiden Joko Widodo secara terbuka menyatakan akan turun gunung ke tingkat kota dan kabupaten demi memperkuat Partai Solidaritas Indonesia. Niatnya mungkin sederhana: konsolidasi partai. Tapi waktunya terlampau buruk. Di saat rakyat berjuang melawan harga pangan, manuver politik seperti ini dibaca sebagai provokasi.
Beberapa analis menilai keberanian Jokowi bukan tanpa alasan. Meski tak lagi di Istana, jejaring kekuasaan yang ia bangun selama satu dekade belum sepenuhnya padam. Konsolidasi politik di daerah, menurut dugaan banyak pihak, dimudahkan oleh sisa-sisa pengaruh itu. Kecurigaan pun menyeruak: jangan-jangan ada tangan-tangan kementerian atau lembaga vertikal yang ikut memfasilitasi.
Dampaknya sudah mulai terlihat. Di Makassar, mahasiswa turun ke jalan. Mereka menolak PSI. Mereka mengecam rencana kedatangan Jokowi ke tanah Daeng. Ingatan publik kembali melayang ke Agustus tahun lalu, ketika gelombang demonstrasi besar nyaris membakar legitimasi politik nasional.
Pertanyaannya kini: apakah para pemimpin cukup peka untuk menahan diri? Ataukah mereka akan terus abai sampai ledakan yang lebih besar benar-benar terjadi?
Badai Agustus lalu memang tidak sampai meruntuhkan kursi pimpinan DPR. Tapi bukan berarti tidak ada luka. Hari ini, dengan situasi ekonomi yang semakin rentan, alasan untuk melakukan evaluasi total justru semakin kuat.
Juni ini, isu reshuffle kabinet mencuat. Ini bisa menjadi momentum emas. Salah satu opsi yang mengemuka: menaikkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjadi Menteri Koordinator, sementara pos Mendagri diisi figur sekoci politik yang kuat — semisal Sufmi Dasco Ahmad. Pergeseran ini, ditambah pergantian beberapa menteri sekunder dan kepala badan teknis, diyakini mampu menyuntikkan energi baru.
Sebab, musuh utama pemerintah saat ini bukanlah oposisi. Melainkan kurs dolar yang terus mengamuk dan harga kebutuhan pokok yang tak kunjung jinak. Jika kabinet baru hasil reshuffle tidak segera menyingsingkan lengan baju, sekam kering di daerah-daerah akan berubah menjadi api.
(Penulis adalah Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia)
