TANAH BUMBU — Bupati Kotabaru menghadiri Focus Group Discussion (FGD) strategis terkait percepatan pembangunan Jembatan Pulau Laut yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (29/4), di kawasan proyek PT PP Tanah Merah.
Forum ini mempertemukan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan Balai Pelaksana Jalan Nasional, SKPD terkait, tenaga ahli gubernur, hingga kontraktor pelaksana proyek.
FGD tersebut difokuskan pada penguatan koordinasi pembangunan Jembatan Pulau Laut yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) sekaligus menjadi bagian dari 10 program prioritas Gubernur Kalimantan Selatan dalam RPJMD 2025–2029.
Bupati Kotabaru menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap percepatan proyek tersebut. Menurutnya, jembatan sepanjang 6,4 kilometer ini memiliki peran vital dalam meningkatkan konektivitas wilayah.
“Jembatan Pulau Laut bukan sekadar proyek fisik, tetapi akan menjadi urat nadi ekonomi yang menghubungkan wilayah daratan Kalimantan dengan Pulau Laut,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan jembatan ini juga diharapkan mampu mendorong sektor pariwisata dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru di Kotabaru.
Hal senada disampaikan Sekretaris Daerah Kotabaru, Eka Saprudin. Ia menilai jembatan tersebut akan menjadi solusi permanen untuk mengatasi keterisolasian wilayah serta memperlancar distribusi barang dan jasa.
“Dengan akses yang terbuka, biaya logistik bisa ditekan dan daya saing ekonomi masyarakat meningkat,” katanya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Gubernur Kalimantan Selatan, Fajar, mengingatkan para kontraktor untuk menjaga kualitas dan progres pekerjaan, mengingat proyek ini memiliki nilai strategis dan anggaran yang besar.
Pemerintah menargetkan pembangunan jembatan dapat rampung dan mulai difungsikan pada akhir 2028.
Proyek Jembatan Pulau Laut sendiri memiliki panjang sekitar 6,4 kilometer dengan total anggaran mencapai lebih dari Rp6,1 triliun yang bersumber dari APBN dan APBD.
