PARINGIN, – Komisi III DPRD Kabupaten Balangan memperketat fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Selama dua hari, terhitung sejak 20 hingga 21 April 2026, para wakil rakyat ini menggelar rapat maraton guna membedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di ruang rapat DPRD Balangan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Hafiz Ansyari. Sejumlah SKPD raksasa yang menjadi mitra kerja, mulai dari Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan, hingga BPBD, dipanggil satu per satu untuk memaparkan hasil kerja mereka sepanjang tahun lalu.
Ketua Komisi III, Hafiz Ansyari, menegaskan bahwa pertemuan ini bukan sekadar rutinitas formalitas tahunan. Pihaknya melakukan evaluasi mendalam terhadap setiap rupiah anggaran yang keluar, terutama terkait capaian kinerja di lapangan yang seringkali berbenturan dengan kendala teknis.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, kami juga menyoroti beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan perbaikan ke depan,” tegas Hafiz Ansyari di sela memimpin rapat.
Dalam suasana diskusi yang dinamis, beberapa isu strategis menjadi sorotan tajam para anggota dewan. Pembangunan infrastruktur jalan, pengelolaan lingkungan hidup, serta kualitas pelayanan sosial dan publik menjadi poin yang paling banyak dipertanyakan keabsahannya di mata masyarakat.
Hafiz menambahkan, fokus pembahasan tidak hanya pada angka realisasi anggaran, tetapi lebih kepada efektivitas program. Komisi III ingin mengetahui sejauh mana dinas terkait mampu menyelesaikan hambatan yang terjadi di lapangan agar tidak terulang pada tahun anggaran berjalan.
Sementara itu, perwakilan dari berbagai SKPD tampak sibuk memberikan penjelasan dan paparan terkait capaian kerja masing-masing. Mereka juga menanggapi berbagai masukan kritis dari para anggota dewan yang meminta adanya peningkatan kualitas di sektor infrastruktur dan penanganan bencana.
Rapat kerja ini diharapkan melahirkan rekomendasi yang kuat dan konstruktif. Catatan-catatan dari Komisi III nantinya akan menjadi raport hijau atau merah bagi pemerintah daerah, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar kinerja birokrasi di Kabupaten Balangan semakin profesional.
Melalui pengawasan yang ketat ini, DPRD Balangan berharap transparansi penggunaan anggaran semakin terjaga. Dengan demikian, visi pembangunan daerah yang tepat sasaran bisa tercapai demi kesejahteraan seluruh masyarakat di Bumi Sanggam.
