JAKARTA – Wacana kenaikan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek kembali mencuat seiring upaya menekan beban subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter menyampaikan rencana penyesuaian tarif masih dalam tahap kajian bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) serta Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda mengatakan isu penyesuaian tarif bukan hal baru. Namun, setiap keputusan tetap mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat serta kualitas layanan bagi pengguna KRL.
Menurutnya, fokus utama perusahaan saat ini masih pada peningkatan pelayanan kepada penumpang. Selain itu, karena operasional KRL menerima subsidi Public Service Obligation (PSO) yang bersumber dari APBN, keputusan terkait tarif nantinya akan ditetapkan oleh pemerintah.
Direktur Utama KAI Commuter Mochamad Purnomosidi menyebut pertimbangan penyesuaian tarif bertujuan menekan beban subsidi yang ditanggung negara. Saat ini tarif KRL ditetapkan sebesar Rp3.000 untuk 25 kilometer pertama dan Rp1.000 untuk setiap 10 kilometer berikutnya.
Dalam outlook anggaran 2025, subsidi PSO untuk layanan kereta diperkirakan mencapai Rp7,95 triliun. Pada 2026, anggaran subsidi tersebut direncanakan meningkat menjadi sekitar Rp9 triliun.
Data KAI Commuter menunjukkan penumpang saat ini hanya membayar sekitar 40 persen dari biaya riil perjalanan KRL. Sebagai contoh, tarif perjalanan termurah Rp3.000 sebenarnya memiliki biaya operasional sekitar Rp7.500 per penumpang, sehingga pemerintah menanggung sekitar Rp4.500 melalui skema subsidi.
Selain penyesuaian tarif, KAI Commuter juga mengkaji opsi pengoperasian KRL prioritas atau layanan komersial. Layanan ini dirancang berhenti di stasiun dengan permintaan tinggi dan memiliki waktu tempuh lebih cepat dibandingkan KRL reguler.
Tarif KRL prioritas akan dipatok lebih tinggi untuk membantu mengurangi beban subsidi tanpa mengganggu operasional KRL reguler. Meski demikian, KAI Commuter menegaskan keputusan penyesuaian tarif masih dalam tahap kajian dan harus memperoleh persetujuan dari Kementerian Perhubungan sebelum diterapkan.
