Kotabaru — Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli menghadiri pertemuan dan kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan III Tahun 2025–2026 yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Jumat (20/2/2026). Agenda tersebut membahas penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kegiatan dihadiri para bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan serta Wakil Menteri Dalam Negeri. Reses ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap kinerja dan tata kelola BUMD di daerah.
Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda yang memimpin rombongan menekankan pentingnya optimalisasi BUMD sebagai penggerak kemandirian fiskal daerah. Menurutnya, penguatan tata kelola perusahaan yang baik, peningkatan kinerja, serta transparansi pengelolaan menjadi kunci agar BUMD mampu berkontribusi maksimal.
“BUMD harus dikelola secara profesional, akuntabel, dan berintegritas agar dapat menjadi sumber PAD yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan manajemen BUMD untuk memperkuat pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Hasil kunjungan kerja tersebut akan menjadi bahan evaluasi di tingkat pusat dalam rangka pengawasan DPR RI terhadap pengelolaan BUMD dan penguatan struktur keuangan daerah.
Sementara itu, Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan tata kelola BUMD agar lebih sehat dan profesional serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
“Kami berkomitmen mendorong BUMD agar semakin transparan, berdaya saing, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
