Majalengka – Puluhan warga penerima bantuan sosial di Kabupaten Majalengka memilih mengundurkan diri saat petugas mulai melakukan pemasangan stiker penerima bantuan di rumah-rumah warga, Kamis (12/2/2026). Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
Pemasangan stiker dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Majalengka dengan menempelkan tanda bertuliskan “Kami Keluarga Penerima Bantuan” di rumah penerima berbagai program bantuan, seperti BPNT, PKH, bantuan pangan, dan BLT. Dalam pelaksanaannya, petugas menemukan sejumlah rumah penerima yang tergolong layak huni, bahkan ada yang diketahui memiliki kendaraan roda empat.
Sebagian warga menolak rumahnya dipasangi stiker. Penolakan tersebut berujung pada keputusan mengundurkan diri secara sukarela sebagai penerima bantuan sosial.
Kepala Desa Jatiserang, Tirta Wirahman, menyambut baik kebijakan tersebut. Ia mengatakan pemerintah desa merespons cepat surat imbauan dari Bupati Majalengka terkait pemasangan stiker penerima bantuan.
“Di Desa Jatiserang tercatat sekitar 1.512 penerima bantuan. Namun yang akan dipasangi stiker sekitar 700 sampai 800 rumah, karena dalam satu keluarga bisa menerima lebih dari satu jenis bantuan,” kata Tirta.
Ia menilai pemasangan stiker dapat menjadi alat kontrol sosial. Menurutnya, keluarga yang merasa sudah mampu secara ekonomi akan berpikir ulang untuk tetap menerima bantuan. “Tanpa paksaan, mereka yang merasa sudah mampu akhirnya mengundurkan diri. Ini bentuk rasa keadilan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Majalengka, Apip Supriyanto, menegaskan pemasangan stiker merupakan kebijakan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
“Pemasangan stiker di Desa Jatiserang menyasar penerima BPNT, PKH, BLT Kesra, dan bantuan pangan,” ujar Apip.
Ia menyebut jumlah penerima bantuan sosial di Kabupaten Majalengka cukup besar, dengan sekitar 52 ribu penerima BPNT, 125 ribu penerima PKH, 172 ribu penerima bantuan pangan, dan sekitar 200 ribu penerima BLT Kesra.
Apip membenarkan adanya temuan rumah tergolong mewah dan kepemilikan mobil di kalangan penerima bantuan. Pihaknya memastikan akan melakukan validasi dan pembaruan data.
Pemerintah Kabupaten Majalengka berharap kebijakan ini dapat meningkatkan transparansi dan rasa keadilan, sehingga bantuan sosial benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan.
