PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan menggerus program-program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Penegasan itu disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran saat bersilaturahmi dengan insan pers di halaman Istana Isen Mulang, Sabtu (31/1/2026).
Gubernur menyampaikan bahwa penyesuaian anggaran justru menjadi ujian bagi pemerintah daerah untuk memastikan setiap kebijakan tetap berpihak pada rakyat. Penataan di berbagai sektor dilakukan agar program strategis tetap berjalan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perekonomian, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, penurunan angka stunting, serta penciptaan lapangan kerja.
Dalam forum tersebut, Agustiar menekankan bahwa efisiensi bukan alasan untuk mengurangi komitmen terhadap pelayanan publik. Pemerintah daerah, menurutnya, tetap memprioritaskan belanja yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menyoroti peran strategis media dalam mengawal pembangunan daerah. Media dinilai memiliki fungsi penting sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus sebagai mitra dalam menjaga transparansi kebijakan publik.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kalimantan Tengah Rangga Lesmana menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang selama ini aktif mengawal jalannya pemerintahan daerah. Menurutnya, keterlibatan media—baik yang telah maupun belum bekerja sama secara kontraktual—berkontribusi besar dalam memastikan informasi pembangunan tersampaikan secara luas kepada masyarakat.
Dalam sesi dialog, sejumlah organisasi pers di Kalimantan Tengah menyampaikan pandangan serta harapan agar komunikasi antara pemerintah daerah dan media tetap terjaga, meskipun di tengah keterbatasan anggaran. Keterbukaan pemerintah daerah dinilai menjadi modal penting dalam membangun kepercayaan publik.
Terkait persoalan infrastruktur, khususnya kondisi jalan rusak di sejumlah wilayah, Gubernur menjelaskan bahwa penanganannya tidak sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Sebagian ruas jalan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, sehingga pelaksanaan pembangunan harus mengikuti regulasi dan pembagian kewenangan yang berlaku.
Silaturahmi tersebut diharapkan menjadi ruang dialog yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan insan pers dalam mengawal pembangunan daerah yang inklusif dan transparan.
