BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berbenah menuju tata kelola pemerintahan digital. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Pemprov Kalsel menggelar Sosialisasi Aplikasi Umum Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) sebagai langkah konkret mempercepat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang kearsipan.
Kegiatan yang berlangsung di Banjarbaru, Selasa (21/10/2025), diikuti oleh para administrator dan tenaga teknis pengelola tata naskah dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kalsel.
Kepala Dinas Kominfo Kalsel, M. Muslim, melalui Kabid Aplikasi Informatika Hasnan Ash Shiddieqy, mengatakan bahwa implementasi Aplikasi Srikandi menjadi tonggak penting dalam modernisasi manajemen arsip daerah.
“Srikandi bukan sekadar sistem digital, tapi bagian dari transformasi budaya kerja menuju pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar Hasnan.
Ia menjelaskan, melalui sistem ini, berbagai proses persuratan dan tata naskah yang selama ini masih dilakukan secara manual akan beralih ke format digital. Hal tersebut dinilai dapat memangkas waktu kerja, meminimalkan risiko kehilangan arsip, serta memastikan keaslian dokumen melalui tanda tangan elektronik (TTE).
Selain itu, lanjut Hasnan, aplikasi ini juga akan memperkuat koordinasi antarlembaga karena seluruh arsip dinamis akan tersimpan dan terhubung secara daring.
“Kecepatan dan ketepatan informasi menjadi kebutuhan utama birokrasi modern. Srikandi hadir menjawab tantangan itu,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Diskominfo Kalsel, Muhammad Dong, menilai sosialisasi ini juga menjadi momentum untuk menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perubahan.
“Transformasi digital tidak hanya soal perangkat lunak, tapi juga kesiapan mental dan kemampuan ASN untuk bekerja dengan cara baru,” ucap Dong.
Menurutnya, Diskominfo Kalsel akan terus memberikan pendampingan teknis dan melakukan evaluasi berkala agar penerapan Srikandi berjalan optimal di seluruh perangkat daerah.
Keberadaan aplikasi ini juga menandai langkah serius Pemprov Kalsel untuk menerapkan amanat Keputusan Menteri PANRB Nomor 679 Tahun 2020, yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah beralih ke sistem kearsipan dinamis elektronik.
“Tujuannya sederhana: birokrasi yang lebih cepat, efisien, dan terdokumentasi dengan baik,” tambahnya.
Dengan penerapan sistem ini, Pemprov Kalsel berharap seluruh arsip pemerintahan dapat dikelola secara digital dan mudah diakses lintas instansi, sehingga pelayanan publik menjadi lebih responsif dan transparan.
