BANJARBARU — Harapan besar menjadikan Kalimantan Selatan sebagai pusat industri halal nasional mendapat dukungan penuh dari pusat. Anggota Komisi VIII DPR RI asal Kalimantan Selatan, H. Sudian Noor, menegaskan komitmennya untuk mempercepat pengembangan ekosistem halal di Banua.
Pernyataan itu ia sampaikan saat kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI masa persidangan I tahun sidang 2025–2026, di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (6/10/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Sudian Noor juga menyerahkan sejumlah bantuan dari Kementerian Agama RI, antara lain Program Inkubasi Bisnis Pesantren senilai Rp800 juta, Bantuan Pendidikan Agama dan Keagamaan sebesar Rp335 juta, serta Program Indonesia Pintar (PIP) Madrasah bagi 8.500 siswa.
Menurut Sudian Noor, Kalimantan Selatan memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri halal nasional, karena ditopang oleh masyarakat religius, sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, dan dukungan kuat dari pemerintah daerah.
“Kalimantan Selatan sudah sangat siap. Kita punya SDM, lahan, dan semangat masyarakat yang kuat. Tinggal bagaimana mengoptimalkan dukungan dari pusat agar industri halal benar-benar berkembang di Banua,” ujarnya.
Ia juga menyebut Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanah Bumbu bisa menjadi embrio kawasan industri halal terpadu di Kalimantan Selatan. Dengan sinergi lintas sektor, kawasan ini diyakini mampu menjadi motor baru ekonomi syariah di Indonesia.
“Kalau ini bisa diwujudkan, bukan tidak mungkin Kalsel akan menjadi role model kawasan industri halal di Indonesia, bahkan Asia Tenggara,” tambahnya.
Sebagai anggota Komisi VIII yang membidangi urusan agama, sosial, dan penanggulangan bencana, Sudian Noor juga menyoroti pentingnya percepatan sertifikasi halal. Ia mendorong kolaborasi antara BPJPH, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah melalui program Satu Desa Dua Juru Sembelih Halal.
“Kami di Komisi VIII terus mendorong peningkatan kapasitas SDM halal di daerah. Di Kalsel sudah ada ratusan juru sembelih halal bersertifikat. Ini langkah besar yang harus dilanjutkan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan H. Muhammad Syarifuddin, yang menerima langsung kunjungan tersebut, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan dari Komisi VIII DPR RI.
“Kami sangat berterima kasih. Ini bukan sekadar kunjungan kerja biasa, tapi membawa gagasan besar. Bahkan Bapak Sudian Noor menyampaikan agar ke depan ada kawasan ekonomi khusus halal yang bisa menjadi yang terbaik di Asia Tenggara,” katanya.
Syarifuddin memastikan, Pemprov Kalimantan Selatan siap mendukung penuh pengembangan industri halal karena memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat dan memperkuat posisi daerah sebagai pusat ekonomi syariah nasional.
Dengan dukungan DPR RI dan komitmen pemerintah daerah, pengembangan kawasan industri halal di Kalimantan Selatan diharapkan berjalan seiring dengan penguatan pendidikan keagamaan. Langkah ini diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi umat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banua.
