Tanah Bumbu, Bacakabar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu kembali menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan III Rapat ke-27 Tahun Sidang 2025, Jumat (1/8/2025).
Agenda rapat kali ini membahas jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Wakil Ketua I DPRD, H. Hasanuddin, memimpin rapat yang digelar di ruang sidang utama DPRD Tanah Bumbu. Turut hadir unsur pimpinan dan anggota dewan, Forkopimda, serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
Hasanuddin membuka rapat setelah menyampaikan laporan kehadiran anggota DPRD, yaitu 15 orang hadir, 5 izin, 1 sakit, 6 tugas luar, dan 8 belum hadir.
Hasanuddin menegaskan bahwa DPRD melanjutkan pembahasan Raperda Perubahan APBD setelah sebelumnya menerima penyampaian nota keuangan dan pandangan fraksi-fraksi.
“Kami melanjutkan pembahasan Raperda Perubahan APBD setelah sebelumnya menerima penyampaian nota keuangan dan pandangan umum dari fraksi-fraksi,” tegas Hasanuddin.
Jawaban Bupati Disampaikan oleh Pj Sekda
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Yulian Herawati mewakili Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, untuk menyampaikan jawaban resmi pemerintah daerah.
Pemerintah menyampaikan apresiasi atas seluruh kritik, saran, dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD demi penyempurnaan Raperda.
Berikut beberapa poin tanggapan pemerintah:
-
Fraksi PDI Perjuangan: Pemerintah menegaskan komitmen optimalisasi PAD melalui digitalisasi pemungutan dan edukasi wajib pajak. Audit potensi PAD akan menjadi fokus ke depan.
-
Fraksi PKB: Perubahan RKPD dinilai sebagai respons terhadap dinamika ekonomi. Fokus belanja diarahkan pada program strategis seperti MBG, Sekolah Unggul Garuda, dan Koperasi Merah Putih. SILPA disebut karena pendapatan melebihi target, bukan rendahnya serapan.
-
Fraksi NasDem Sejahtera: Pemerintah menyampaikan apresiasi dan menegaskan arah kebijakan pembangunan berbasis SDM, ekonomi hijau, infrastruktur, serta tata kelola data sektoral.
-
Fraksi Golkar: Disampaikan bahwa penyusunan Raperda telah sejalan dengan rencana pembangunan daerah dan nasional, dengan prinsip akuntabilitas.
-
Fraksi Gerindra: Pemerintah menekankan dukungan program ketenagakerjaan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga pelatihan kerja dan UMKM.
-
Fraksi PAN: Pemerintah menegaskan belanja diarahkan pada kebutuhan strategis dan aktual, tetap bersinergi dengan kebijakan nasional.
Menutup penyampaian, Pj Sekda berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga untuk mempercepat pemerataan pembangunan di Bumi Bersujud.
“Kami berharap sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah terus terjalin dengan baik, karena kolaborasi yang kuat menjadi kunci percepatan pembangunan yang merata di Bumi Bersujud,” ujar Pj Sekda Tanah Bumbu, Yulian Herawati.
Setelah paripurna ini, DPRD akan melanjutkan pembahasan Raperda Perubahan APBD 2025 di tingkat komisi dan Badan Anggaran, sebelum masuk tahap penetapan menjadi Perda.
