BATULICIN — Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mematangkan persiapan pemberangkatan 239 Jemaah Calon Haji (JCH) Tahun 2026 guna memastikan proses perjalanan ibadah berjalan lancar, aman, dan nyaman.
Persiapan itu dibahas dalam rapat fasilitasi pemberangkatan JCH 2026 yang digelar di Kantor Bupati Tanah Bumbu, Batulicin, Selasa (28/4/2026), dengan melibatkan berbagai instansi terkait.
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif, melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat M. Putu Wisnu Wardana, meminta seluruh petugas haji daerah memberikan perhatian maksimal kepada para jemaah, terutama kelompok lanjut usia (lansia).
“Petugas diharapkan lebih memperhatikan kebutuhan jamaah, khususnya lansia, agar proses ibadah berjalan lancar,” ujar Putu Wisnu.
Menurut dia, pelayanan kesehatan, pendampingan, hingga pemenuhan kebutuhan dasar selama proses keberangkatan menjadi aspek penting yang harus dipastikan berjalan optimal.
Pemerintah daerah juga berharap seluruh proses perjalanan ibadah, mulai dari keberangkatan hingga kepulangan ke Tanah Air, berlangsung aman dan lancar.
“Kita berharap calon jamaah haji dalam keadaan sehat dan selamat mulai dari keberangkatan hingga kembali ke kampung halaman masing-masing,” katanya.
Berdasarkan jadwal, JCH Kloter 13 dijadwalkan masuk Asrama Haji Banjarbaru pada 10 Mei 2026 dan berangkat menuju Jeddah pada 11 Mei 2026. Sementara Kloter 18 akan masuk asrama pada 17 Mei 2026 dan diberangkatkan ke Jeddah 19 Mei 2026.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah membahas sejumlah aspek teknis, mulai dari kesiapan transportasi menuju embarkasi hingga layanan kesehatan jemaah. Pemkab Tanah Bumbu menyiapkan dukungan tenaga medis berupa dua dokter dan satu perawat untuk mendampingi proses pemberangkatan.
Dari total 239 jemaah, sebanyak 54 orang tergabung dalam Kloter 13 dan 185 orang di Kloter 18.
Rapat turut melibatkan Bagian Kesra Setda Tanah Bumbu, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Polres Tanah Bumbu, Petugas Haji Daerah, serta Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu sebagai bagian dari penguatan koordinasi lintas sektor.
