BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus memperkuat langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak pada rakyat. Salah satunya dengan melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penyusunan APBD 2026 sebagai fondasi pelaksanaan visi misi 2025–2030.
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif memimpin langsung kunjungan kerja ke Kemendagri di Jakarta, Senin (22/9/2025), didampingi Kepala BPKAD Tanah Bumbu, Hendra Wardani. Kedatangan rombongan disambut hangat oleh Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, M.Ec.Dev.
“Kami datang untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah benar-benar tepat sasaran dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Pertemuan ini menjadi langkah penting agar APBD 2026 bisa menjawab tantangan pembangunan lima tahun ke depan,” ujar Andi Rudi Latif.
Fokus pada Kesejahteraan Warga
Menurut Andi Rudi, APBD 2026 tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga akan menyentuh aspek sosial dan ekonomi yang langsung dirasakan masyarakat. Mulai dari peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi lokal, hingga perluasan lapangan kerja.
“Kami ingin setiap rupiah dalam APBD membawa manfaat nyata bagi masyarakat Tanah Bumbu. Mulai dari anak-anak sekolah, pelaku UMKM, hingga petani dan nelayan harus merasakan dampaknya,” tegasnya.
Selain itu, Pemkab Tanah Bumbu juga akan memperkuat tata kelola keuangan daerah agar lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Langkah ini diyakini dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Apresiasi dari Kemendagri
Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif Pemkab Tanah Bumbu melakukan konsultasi teknis lebih awal. Ia menilai langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan tata kelola anggaran yang profesional dan berpihak pada rakyat.
“Konsultasi ini langkah strategis. Artinya, pemerintah daerah tidak hanya ingin membelanjakan anggaran, tetapi benar-benar ingin memastikan setiap program membawa hasil nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Horas juga menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci sukses pembangunan. Dengan sinergi yang kuat, pelaksanaan program kerja jangka menengah Tanah Bumbu diharapkan berjalan efektif dan memberikan dampak luas bagi kesejahteraan warga.
