BALANGAN – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan menerapkan langkah tegas dengan memberlakukan sanksi pemotongan gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak disiplin. Kebijakan ini diambil guna mendongkrak budaya kerja dan profesionalisme aparatur di lingkungan legislatif setempat.
Ketegasan tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris DPRD Balangan, Akhmad Fauzi, saat memimpin apel pagi rutin di halaman kantor Sekretariat DPRD Balangan, Senin (26/5/2026). Ia menginstruksikan jajarannya untuk mencatat secara ketat para pegawai yang mangkir dari kewajiban apel tanpa alasan yang jelas.
“Kepada Kepala Bagian Umum agar mencatat ASN yang tidak hadir apel pagi saat ini. Sesuai peraturan yang berlaku, akan ada sanksi berupa pemotongan gaji,” kata Akhmad Fauzi di hadapan peserta apel.
Fauzi memaparkan bahwa pembenahan disiplin internal ini menjadi tantangan besar mengingat besarnya jumlah sumber daya manusia yang dikelola. Saat ini, instansi tersebut diperkuat oleh 25 ASN, 5 PPPK paruh waktu, serta 95 PPK paruh waktu dan 91 PJLP.
Meskipun baru menduduki posisi sebagai pimpinan sekretariat selama kurang lebih tiga bulan, Fauzi berkomitmen menjadikan peningkatan kinerja sebagai prioritas utamanya. Ia mengakui bahwa restrukturisasi dan perubahan mendasar memerlukan proses yang bertahap.
“Saat ini saya sudah menjabat sebagai Sekretaris DPRD Balangan kurang lebih tiga bulan, memang belum banyak perubahan yang bisa dilakukan,” ujarnya.
Upaya penegakan disiplin di internal Sekretariat DPRD Balangan ini juga mendapat pengawalan langsung dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Balangan. Kehadiran perwakilan Bidang Mutasi, Promosi, dan Penilaian Kinerja BKPSDM dalam apel tersebut mempertegas pengawasan demi mewujudkan birokrasi yang lebih bersih dan bertanggung jawab.
