Jakarta — Guru Besar Ilmu Ekonomi Politik Universitas Nasional, Prof. Yuddy Chrisnandi, menilai posisi gubernur memiliki peran strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam menjalankan agenda pembangunan nasional. Karena itu, kebijakan dan program pemerintah provinsi perlu selaras dengan arah pembangunan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Menurut Yuddy, sebagai kepala daerah tingkat provinsi, gubernur berfungsi mengoordinasikan pelaksanaan program nasional di wilayahnya sekaligus menyinergikan kebijakan kabupaten dan kota. Keterpaduan tersebut, kata dia, membutuhkan garis komando yang searah antara pusat dan daerah.
“Gubernur adalah instrumen kelembagaan pembangunan nasional. Dalam konteks itu, sinkronisasi dengan pemerintah pusat menjadi kebutuhan agar program berjalan efektif,” ujar Yuddy, Senin (5/1/2026).
Yuddy menyebut, dalam praktik pemerintahan, gubernur memiliki peran setara pembantu presiden di daerah. Karena itu, kapasitas manajerial birokrasi, kepemimpinan yang kuat, serta keselarasan visi dengan presiden menjadi faktor penting dalam menjalankan fungsi tersebut.
Ia juga mengemukakan gagasan agar gubernur dipilih atau ditetapkan dengan mekanisme yang memastikan adanya kesesuaian antara kepemimpinan pusat dan daerah, disertai dukungan politik di tingkat provinsi.
“Persetujuan DPRD provinsi penting sebagai bentuk dukungan moral sekaligus mekanisme checks and balances, agar figur yang memimpin daerah dapat diterima secara luas oleh masyarakat setempat,” kata Ketua Dewan Pakar Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) itu.
Menurut Yuddy, idealnya sosok gubernur yang diajukan memiliki rekam jejak integritas serta dikenal sebagai tokoh daerah, sehingga mampu menjembatani kepentingan nasional dan kebutuhan lokal secara seimbang.
