BALANGAN – Mitigasi bencana akibat aktivitas eksplorasi sumber daya alam dan faktor cuaca di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, kini memasuki babak baru. Upaya menekan dampak kedaruratan daerah tersebut akan difokuskan pada pengkajian berkala di area pertambangan dan perkebunan guna membangun sistem ketahanan sosial yang tangguh.
Pendekatan berbasis lingkungan tersebut menjadi agenda prioritas pascapelantikan Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan, Hafiz Ansyari, sebagai Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) Balangan periode 2025-2029. Ia berkomitmen mengonversi lembaga ini menjadi ruang kolaborasi teknis yang independen.
Hafiz menegaskan bahwa pemetaan titik rawan tidak boleh lagi sekadar mengandalkan data sekunder, melainkan wajib melibatkan kajian komprehensif atas dampak industri ekstraktif. Pihaknya akan memosisikan forum sebagai pemberi rekomendasi ilmiah bagi pemkab dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah.
“Forum ini akan kami fokuskan pada penguatan kapasitas masyarakat, penyebarluasan informasi yang akurat, serta dukungan teknis kepada pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan berbasis risiko,” ujar Hafiz Ansyari, Jumat (5/6/2026).
Politisi parlemen ini menerangkan, cetak biru misi Forum PRB ke depan bertumpu pada intervensi edukasi lintas sektoral yang menyasar korporasi swasta dan komunitas lokal. Penyelarasan program kerja bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat juga diperketat agar instrumen anggaran kedaruratan tepat sasaran.
Guna memperluas daya jangkau mitigasi, forum kedaruratan ini juga mulai merancang penjajakan kemitraan taktis di tingkat regional hingga jaringan lembaga internasional. Langkah ekspansif ini dinilai krusial untuk mentransfer teknologi kebencanaan modern serta mempercepat pembentukan desa tangguh bencana di seluruh pelosok Balangan.
“Kami memohon dukungan, arahan, dan kerja sama dari seluruh pihak agar tujuan mewujudkan kabupaten yang tangguh bencana dapat segera terwujud,” kata Hafiz menambahkan.
Melalui integrasi fungsi pengawasan parlemen dan keahlian taktis Forum PRB, struktur perlindungan masyarakat diharapkan berjalan lebih responsif. Penguatan budaya sadar bencana secara masif ini diproyeksikan mampu meminimalkan potensi kerugian ekonomi serta menjamin keselamatan jiwa warga perdesaan secara berkelanjutan.
