BANJARMASIN — Pemerintah Kota Banjarmasin mendorong langkah penanganan jangka panjang untuk mengatasi banjir yang kerap terjadi di kawasan Sungai Gampa, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara. Salah satu opsi yang diprioritaskan adalah normalisasi sungai guna mengurangi risiko genangan di wilayah permukiman warga.
Hal tersebut disampaikan saat Wali Kota Banjarmasin H. M. Yamin HR meninjau langsung lokasi terdampak banjir, Jumat (9/1/2026). Berdasarkan data pemerintah setempat, banjir di kawasan Sungai Gampa berdampak pada sedikitnya 160 kepala keluarga.
Dalam peninjauan itu, Wali Kota didampingi Ketua TP PKK Kota Banjarmasin Hj. Neli Listriani, Ketua DPRD Kota Banjarmasin, serta sejumlah anggota DPRD dari daerah pemilihan Banjarmasin Utara. Pemerintah kota juga menyalurkan bantuan kebutuhan dasar kepada warga sebagai bagian dari respons darurat.
Menurut Yamin, Sungai Gampa merupakan kawasan perbatasan yang memerlukan perhatian khusus karena kondisi alur sungai yang dinilai tidak lagi optimal menampung debit air saat hujan intensitas tinggi.
“Hasil pemetaan geospasial menunjukkan adanya penyempitan dan pendangkalan di beberapa titik Sungai Gampa. Kondisi ini berpotensi memperparah banjir dan perlu ditangani secara menyeluruh,” kata Yamin di sela peninjauan.
Ia menyebutkan, normalisasi sungai melalui pembersihan, pelebaran, dan pengerukan menjadi salah satu solusi yang sedang dikaji pemerintah kota. Rencana tersebut juga mencakup penghubungan alur Sungai Gampa hingga ke Sungai Alalak guna meningkatkan kapasitas aliran air.
Pemerintah Kota Banjarmasin berharap dukungan DPRD, khususnya dalam aspek penganggaran, agar program normalisasi dapat segera direalisasikan sebagai upaya pengendalian banjir yang berkelanjutan.
Usai meninjau kawasan Sungai Gampa, Wali Kota melanjutkan kunjungan ke Kampung Sasirangan RT 17, Kelurahan Sungai Jingah. Di lokasi tersebut, banjir dilaporkan berdampak pada sekitar 150 kepala keluarga, dengan genangan air yang masih menghambat aktivitas warga.
Pemerintah kota memastikan pemantauan kondisi banjir terus dilakukan, sembari menyesuaikan langkah penanganan darurat dan lanjutan berdasarkan kebutuhan di lapangan.
