KUALA KAPUAS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Kapuas, mematangkan dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah melalui rapat koordinasi yang digelar Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) di ruang rapat kantor bupati, Selasa (13/1/2026).
Rapat tersebut dipimpin Asisten II Sekretariat Daerah Kapuas, Kusmiati, dan dihadiri para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) serta instansi terkait.
Kusmiati menegaskan, Program 3 Juta Rumah merupakan program prioritas nasional yang membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Program ini merupakan prioritas nasional yang harus kita dukung bersama, terutama untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan hunian yang layak,” ujarnya.
Ia menjelaskan, rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kesiapan daerah dalam mengimplementasikan program tersebut secara optimal.
Sejumlah aspek penting dibahas dalam pertemuan itu, mulai dari penyediaan lahan, dukungan regulasi, sinkronisasi program lintas OPD, hingga pendataan calon penerima manfaat.
Menurut Kusmiati, keberhasilan program ini sangat bergantung pada koordinasi dan kolaborasi yang kuat antar perangkat daerah.
“Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan kesiapan lahan, dukungan kebijakan, serta sinergi antar OPD agar program ini berjalan optimal di Kapuas,” katanya.
Pendataan, kata dia, harus dilakukan secara akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Data MBR harus valid. Kita ingin bantuan ini tepat sasaran dan kualitas hunian yang dibangun memenuhi standar kelayakan,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen memastikan kualitas pembangunan rumah sesuai standar, baik dari sisi konstruksi maupun kelayakan lingkungan.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab Kapuas menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan Program 3 Juta Rumah di daerah.
Upaya ini diharapkan mampu mengurangi backlog perumahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah di Kabupaten Kapuas.
