Banjarbaru – Pemerintah Kabupaten Kotabaru hadir dalam Penandatanganan Komitmen Bersama Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester II Tahun 2025 yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (25/9/2025), di Auditorium BPK Kalsel, Banjarbaru.
Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli diwakili Sekretaris Daerah H. Eka Saprudin, AP, MAP, didampingi Inspektur Kabupaten H. Ahmad Fitriadi, SH, M.Hum, Kepala BPKAD H. M. Maulidiansyah, AP, M.Si, Ketua DPRD Hj. Suwanti, serta Sekretaris Dewan H. Hairul Aswandi, SE, M.Si.
Acara diawali registrasi peserta, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan pembacaan doa, sebelum puncaknya dilakukan penandatanganan pernyataan komitmen bersama oleh Kepala BPK Kalsel, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, para bupati/wali kota, dan ketua DPRD provinsi serta kabupaten/kota se-Kalsel.
Gubernur Kalsel H. Muhidin menekankan pentingnya percepatan penyelesaian rekomendasi. “Masih ada lebih dari 400 rekomendasi yang harus dituntaskan. Saya harap kabupaten/kota bekerja sama optimal agar semua tindak lanjut selesai tepat waktu,” ujarnya.
Kepala BPK Kalsel, Andriyanto, S.E., Ak., M.A.B., mengapresiasi komitmen Pemkab Kotabaru. “Percepatan penyelesaian TLRHP penting untuk mendukung tata kelola keuangan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPK harus terus ditingkatkan demi kualitas laporan keuangan dan pelayanan publik,” jelasnya.
Sekda Kotabaru H. Eka Saprudin menegaskan, seluruh SKPD akan segera ditindaklanjuti agar penyelesaian rekomendasi rampung sebelum Desember 2025. “Harapan kami, capaian tindak lanjut Kotabaru meningkat dan tidak lagi berada di posisi terbawah,” katanya.
Ketua DPRD Hj. Suwanti menambahkan pihak legislatif siap mengawal langkah Pemkab Kotabaru. “Kami akan mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut BPK agar peringkat Kotabaru lebih baik,” ujarnya.
Acara ditutup dengan sesi foto bersama dan ramah tamah seluruh peserta, menegaskan komitmen semua pihak untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
