PALANGKA RAYA — Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kalimantan Tengah menunjukkan tren positif pada awal 2026, di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Tengah, Herry Hernawan, menyebut fondasi ekonomi daerah saat ini berada dalam kondisi kuat, ditopang oleh peningkatan penerimaan negara dan aktivitas sektor unggulan.
Hingga 28 Februari 2026, realisasi pendapatan negara di Kalteng tercatat mencapai Rp1,26 triliun atau tumbuh 23,79 persen secara tahunan.
Peningkatan tersebut didorong oleh kinerja Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas yang melonjak hingga 95,24 persen, mencerminkan tingginya aktivitas dunia usaha di wilayah tersebut.
“Kinerja ini mencerminkan kuatnya aktivitas wajib pajak badan di Kalteng. Sektor pertanian, kehutanan, perikanan, serta perdagangan besar menjadi kontributor utama,” ujar Herry dalam keterangan tertulis, Selasa (31/3/2026).
Selain itu, peningkatan permintaan global terhadap crude palm oil (CPO), terutama dari China, turut mendorong pertumbuhan penerimaan negara dari Bea Keluar.
Di sisi belanja, APBN juga diklaim memberikan dampak langsung bagi masyarakat melalui berbagai program prioritas pemerintah.
Salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang hingga akhir Februari 2026 telah melibatkan 701 pemasok dan menyerap 3.845 tenaga kerja di Kalimantan Tengah.
Program tersebut juga telah menjangkau 230.922 penerima manfaat, mulai dari balita, ibu hamil, hingga pelajar dan santri.
Sementara itu, belanja infrastruktur sebesar Rp188,81 miliar terus digelontorkan untuk mendukung konektivitas jalan dan jembatan guna memperlancar distribusi logistik di daerah.
Herry menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar manfaat APBN dapat dioptimalkan.
Apalagi, APBD Kalimantan Tengah saat ini masih mencatatkan surplus sebesar Rp1,42 triliun.
“Kinerja yang terjaga ini menjadi modal penting. Sinergi antara APBN dan APBD perlu diperkuat agar anggaran dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengelolaan anggaran yang efektif menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
