Tanah Bumbu

Investasi Tanah Bumbu Tembus Rp11,61 Triliun, Lampaui Target 2026

×

Investasi Tanah Bumbu Tembus Rp11,61 Triliun, Lampaui Target 2026

Sebarkan artikel ini

BATULICIN – Realisasi investasi Kabupaten Tanah Bumbu mencapai Rp11,61 triliun hingga Triwulan III 2026. Angka tersebut setara 114,19 persen dari target tahun ini sebesar Rp10,16 triliun.

Capaian itu disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Eryanto Rais, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di Hotel Lotusa Batulicin, Senin (16/11/2026). Ia hadir mewakili Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif.

Menurut Eryanto, kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan LKPM menjadi bagian dari tata kelola usaha. Laporan yang akurat dibutuhkan pemerintah untuk mencatat realisasi investasi, mengevaluasi perkembangan penanaman modal, serta menyusun kebijakan.

“Capaian ini merupakan hasil kerja sama seluruh pemangku kepentingan, termasuk peran aktif pelaku usaha melalui kepatuhan dalam menyampaikan LKPM,” ungkapnya.

Eryanto meminta perusahaan memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memahami regulasi perizinan berusaha dan kewajiban pelaporan investasi.

Bimtek yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tanah Bumbu itu menghadirkan dua narasumber dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, yakni Yeriska Gritania dan Sapto Hadi Witomo.

Kegiatan tersebut juga diisi sosialisasi pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah dengan menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Polres Tanah Bumbu.

Eryanto mengatakan pengawasan perizinan diperlukan untuk memastikan penyelenggaraan perizinan berjalan sesuai ketentuan. Ia menyebut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 sebagai salah satu landasan dalam penyelenggaraan perizinan.

Kepala DPMPTSP Tanah Bumbu, Briyan Ajisoko, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari pembinaan kepada pelaku usaha agar memenuhi kewajiban pelaporan.

DPMPTSP, kata dia, berkoordinasi dengan instansi internal maupun eksternal untuk meningkatkan pemahaman perusahaan terhadap aturan pelaporan dan pengawasan.

“Kami ingin memastikan setiap perusahaan memahami kewajiban pelaporan dan pentingnya pengawasan. Melalui kegiatan ini, kami memperkuat sinergi dengan instansi internal maupun eksternal agar pelaksanaan pengawasan dan pelaporan berjalan maksimal,” ujarnya.

Baca Juga  Pilah Sampah Tanah Bumbu, Warga Dapat Manfaat Ekonomi

Pelaksana Tugas Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi DPMPTSP Tanah Bumbu, Luthfiandini Murdianti, menjelaskan Bimtek LKPM merupakan agenda pembinaan rutin tahunan.

Ia mengatakan kewajiban pelaporan disesuaikan dengan skala usaha. Pelaku usaha kecil menyampaikan LKPM setiap semester atau dua kali dalam setahun, sedangkan perusahaan menengah dan besar wajib melapor setiap triwulan atau empat kali dalam setahun.

Menurut Luthfiandini, pelaporan LKPM digunakan untuk mengukur realisasi investasi perusahaan sekaligus memantau pemenuhan kewajiban pelaku usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.

Kegiatan tersebut diikuti 120 perusahaan dengan melibatkan unsur pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *