TANAH BUMBU – DPRD Tanah Bumbu melakukan pemantauan langsung pembangunan Jembatan Pulau Laut Kotabaru–Tanah Bumbu pada awal 2026. Pengawasan tersebut tidak hanya diarahkan pada progres fisik, tetapi juga menyoroti keberlanjutan konstruksi dan ketahanan struktur proyek strategis tersebut.
Monitoring lapangan yang digelar Rabu (7/1/2026) itu dipimpin Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu, Hasanuddin S Ag. Rombongan dewan turut didampingi perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), unsur kelurahan dan kecamatan Batulicin, serta pihak pelaksana proyek dari PT Pembangunan Perumahan (PP) bersama konsultan pengawas.
Dalam peninjauan di lokasi, DPRD menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan jembatan tidak semata diukur dari ketepatan jadwal penyelesaian. Aspek mutu konstruksi, ketahanan struktur, serta manfaat jangka panjang bagi mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir menjadi perhatian utama.
Hasanuddin menyampaikan, DPRD memiliki tanggung jawab mengawal penggunaan anggaran publik yang dialokasikan untuk proyek tersebut. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, kata dia, menyiapkan anggaran sekitar Rp100 miliar, sementara dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mencapai kurang lebih Rp500 miliar.
“Dengan skema pembiayaan lintas pemerintah ini, pengawasan menjadi penting agar setiap rupiah digunakan secara transparan dan tepat sasaran,” ujar Hasanuddin di sela monitoring.
Ia berharap jembatan dengan panjang sekitar tiga kilometer itu kelak tidak hanya menjadi simbol pembangunan infrastruktur, tetapi benar-benar berfungsi sebagai penghubung ekonomi antardaerah yang produktif dan berkelanjutan.
Karena itu, kegiatan monitoring dimanfaatkan sebagai forum klarifikasi atas capaian pekerjaan, potensi kendala teknis, serta langkah mitigasi terhadap risiko keterlambatan pada tahapan selanjutnya.
Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu, Andi Asdar, menyebut pengawasan kali ini merupakan kelanjutan dari agenda serupa yang telah dilakukan pada Januari 2025. Menurutnya, pengawasan berkelanjutan diperlukan untuk membangun pola kemitraan yang sehat antara legislatif, pemerintah daerah, dan kontraktor pelaksana.
Dari sisi teknis, Project Manager PT PP Yusuf Luqman menjelaskan sejumlah tahapan pekerjaan yang telah dilalui beserta dokumentasi progres di lapangan. Ia mengungkapkan, salah satu tantangan utama proyek berada pada kondisi batuan keras di dasar laut yang menyebabkan pengerjaan pondasi membutuhkan waktu lebih panjang.
Sementara itu, Dinas PUPR menyebut pembangunan Jembatan Kotabaru–Tanah Bumbu ditargetkan rampung secara nasional pada 2028.
Melalui pengawasan tersebut, DPRD Tanah Bumbu menegaskan pentingnya setiap tahapan proyek dicatat sebagai proses pembelajaran pembangunan. Sinkronisasi antara perencanaan anggaran, tantangan geologis, dan kesiapan desain diharapkan mampu menghadirkan infrastruktur yang aman, adaptif, serta memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat pesisir Kalimantan Selatan.
