JAKARTA – DPRD DKI Jakarta akan mengecek sekitar 200 perusahaan swasta yang terdaftar sebagai vendor pengelola sampah di Jakarta. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan sampah yang dikelola perusahaan tersebut dibuang ke lokasi yang sesuai ketentuan dan tidak berujung pada pembuangan ilegal.
Ketua Pansus Tata Kelola Sampah DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, mengatakan pemeriksaan akan dilakukan bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta.
“Kita akan duduk bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan mana yang aktif dan mana yang tidak,” ujar Judistira, Jumat (7/8/2026).
DPRD juga akan menelusuri lokasi akhir pembuangan sampah dari masing-masing vendor. Pemeriksaan dilakukan secara acak terhadap perusahaan yang terdaftar.
“Kita ingin tahu tempat dia membuang sampah ini ujungnya ada di mana. Kita akan melakukan sidak secara random dari 200 perusahaan itu,” katanya.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan pengawasan tidak hanya menyasar vendor pengelola sampah, tetapi juga kawasan komersial yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar.
Menurutnya, pengelola perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, restoran, kafe, hingga rumah sakit perlu memastikan sampah yang dihasilkan dikelola melalui pihak yang memiliki tujuan akhir pembuangan yang jelas.
“Yang terpenting sekarang adalah sampah-sampah kawasan. Ini yang perlu kita awasi lebih ketat,” ujarnya.
Yuke juga mendorong pemilahan sampah sejak dari sumber untuk mengurangi volume residu yang dikirim ke TPST Bantargebang. DPRD turut akan mengecek kewajiban retribusi sampah dari kawasan komersial dan memastikan pengelola maupun vendor memenuhi kewajibannya kepada Pemprov DKI Jakarta.
“Kami mendorong Dinas Lingkungan Hidup ataupun Pemprov untuk memonitor dan memberikan sanksi tegas, bukan hanya kepada vendor, tetapi juga kepada kawasan maupun bisnis Horeka yang belum melaksanakan kewajibannya,” katanya.
