BALANGAN, BACAKABAR.ID – Pemerintah Kabupaten Balangan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Prestasi ini mendapat apresiasi dari Fraksi Demokrasi Maju DPRD Kabupaten Balangan, namun di saat yang sama, Fraksi juga menyampaikan sejumlah catatan penting terkait kualitas layanan dan pemerataan infrastruktur.
Dalam Rapat Paripurna ke-32 pada Jumat (20/6/2025), anggota DPRD Saiful Arif mewakili Fraksi Demokrasi Maju menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.
Saiful Arif menegaskan bahwa selain akuntabilitas, transparansi dan perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan juga menjadi fokus utama.
“Catatan DPRD untuk Perbaikan Layanan Publik dan Infrastruktur”
1. Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi:
Fraksi Demokrasi Maju mencatat adanya peningkatan tata kelola pemerintahan, namun menyoroti disiplin ASN dan kualitas layanan publik yang belum merata, khususnya di wilayah terpencil. Digitalisasi layanan juga dinilai masih terbatas pada aspek administratif dan belum terintegrasi secara komprehensif. Fraksi mendorong evaluasi menyeluruh dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi.
2. Ekonomi dan Infrastruktur:
Apresiasi diberikan atas upaya Pemkab dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung UMKM. Namun, Fraksi menyoroti penyerapan anggaran infrastruktur yang belum optimal di beberapa SKPD. Kualitas pembangunan jalan desa dan irigasi juga masih menjadi keluhan warga di sejumlah kecamatan. DPRD berharap pembangunan tidak hanya fokus pada target fisik, tetapi juga pada kualitas dan ketepatan sasaran.
3. Kesehatan dan Pendidikan:
Meskipun ada kemajuan dalam program pengurangan stunting dan beasiswa, Fraksi menemukan rasio guru dan tenaga medis yang belum ideal. Sarana pendidikan dan kesehatan di pedesaan juga dinilai masih memerlukan perhatian lebih untuk memastikan layanan yang layak.
4. Keuangan Daerah:
DPRD mencermati ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat yang masih tinggi, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum menunjukkan peningkatan signifikan. Optimalisasi pajak dan retribusi daerah didorong dengan prinsip keadilan, efisiensi, dan transparansi dalam proses penganggaran.
Komitmen untuk Pembangunan yang Merata
Menutup pandangannya, Fraksi Demokrasi Maju menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program pro-rakyat, sambil memberikan kritik konstruktif sebagai bentuk kontribusi membangun. Catatan-catatan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Balangan demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih berkualitas serta pembangunan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
