KOTABARU, Kalimantan Selatan — Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru mencatat kinerja positif sepanjang 2025 melalui sejumlah program yang menyasar langsung penguatan ekonomi dan perlindungan nelayan kecil di wilayah pesisir.
Penguatan sektor perikanan dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, dengan fokus pada penyediaan sarana produksi, peningkatan akses layanan, serta perlindungan sosial bagi pelaku usaha penangkapan ikan.
Kepala Bidang Pemberdayaan Penangkapan Ikan Dinas Perikanan Kotabaru, Tony Ahmadi, mengatakan kebijakan perikanan daerah diarahkan untuk memastikan bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan nelayan.
Sepanjang 2025, Dinas Perikanan menyalurkan berbagai bantuan fisik, antara lain mesin penggerak kapal, alat tangkap ramah lingkungan seperti jaring gillnet, serta cool box untuk menjaga kualitas hasil tangkapan pascapanen. Bantuan tersebut disalurkan ke sejumlah kecamatan yang menjadi sentra aktivitas nelayan kecil.
Selain sarana produksi, percepatan penerbitan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) juga menjadi prioritas. Kartu ini berfungsi sebagai identitas resmi nelayan sekaligus syarat utama untuk mengakses bantuan pemerintah dan layanan pembiayaan.
Di sisi perlindungan sosial, Pemerintah Kabupaten Kotabaru mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk pembiayaan premi asuransi nelayan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Program ini ditujukan untuk memberikan jaminan keselamatan kerja bagi nelayan yang menghadapi risiko tinggi saat melaut.
Menurut Tony, perlindungan sosial menjadi bagian penting dari kebijakan perikanan, terutama di tengah cuaca yang semakin sulit diprediksi dan berpotensi mengancam keselamatan nelayan.
Memasuki 2026, Dinas Perikanan Kotabaru menyiapkan langkah lanjutan yang lebih terarah pada peningkatan kemandirian nelayan. Salah satu fokus utama adalah penguatan armada nelayan kecil di bawah 5 gross ton (GT) agar memiliki jangkauan operasional yang lebih luas dan produktivitas yang meningkat.
Selain itu, aspek keberlanjutan tetap menjadi perhatian. Dinas Perikanan terus melakukan sosialisasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan dan mendorong praktik penangkapan ikan yang tidak merusak ekosistem laut.
Pemerintah daerah berharap, penguatan sektor perikanan ke depan tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi, tetapi juga mendorong kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya kelautan yang lebih modern dan bertanggung jawab.
