Jakarta – Dewan Pers meminta Biro Pers Istana Kepresidenan memberikan penjelasan terbuka terkait pencabutan kartu identitas (ID Card) wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia, yang bertugas meliput kegiatan Presiden di lingkungan Istana. Lembaga itu menilai langkah tersebut berpotensi menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik dan mencederai prinsip kemerdekaan pers.
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengatakan, pihaknya telah menerima laporan resmi terkait insiden pencabutan kartu liputan yang dialami jurnalis CNN Indonesia. Ia mengingatkan seluruh pihak agar tetap menjunjung tinggi kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Pers kembali mengingatkan semua pihak untuk menjunjung tinggi pelaksanaan kemerdekaan pers yang dijalankan oleh wartawan di mana pun bertugas,” tegas Komaruddin dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/9/2025).
Komaruddin juga mendorong Biro Pers Istana untuk memberikan penjelasan resmi agar peristiwa ini tidak menimbulkan kesalahpahaman sekaligus memastikan tidak ada hambatan terhadap aktivitas jurnalistik di kawasan Istana.
“Dewan Pers menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati tugas dan fungsi pers yang mengemban amanah publik. Kami berharap kasus seperti ini tidak terulang di masa mendatang demi terjaganya iklim kebebasan pers di Indonesia,” ujarnya.
Dewan Pers juga meminta agar akses peliputan Diana Valencia segera dipulihkan sehingga jurnalis tersebut dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya sebagaimana mestinya. “Dewan Pers meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dikembalikan, sehingga yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas jurnalistiknya di Istana,” tambah Komaruddin.
Sebelumnya, kartu identitas peliputan Istana milik Diana Valencia dicabut oleh pihak Istana setelah ia mengajukan pertanyaan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai perkembangan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pertanyaan itu disampaikan saat Presiden tiba di Indonesia usai menghadiri sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (27/9/2025).
Kasus ini menjadi sorotan publik karena dinilai mencerminkan pembatasan terhadap kebebasan pers. Banyak pihak, termasuk organisasi jurnalis, menyerukan agar pemerintah tetap menghormati peran media sebagai pilar keempat demokrasi dan mitra penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
