KOTABARU — Data penerima bantuan di Kabupaten Kotabaru dinilai perlu terus diperbarui karena kondisi ekonomi masyarakat di lapangan dapat berubah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru H. Eka Saprudin mengatakan, masih ditemukan kondisi ketika warga yang secara ekonomi sudah mampu tercatat sebagai penerima bantuan. Sebaliknya, warga yang membutuhkan bantuan belum tentu terdata secara tepat.
“Masih ada yang secara ekonomi sudah mampu, tetapi masih terdata sebagai penerima. Sementara yang membutuhkan belum tentu tercatat secara tepat,” kata Eka saat ditemui di ruangannya, Rabu (21/10/2026).
Menurut Eka, pemutakhiran data menjadi bagian penting dalam penanganan kemiskinan agar program pemerintah diberikan kepada masyarakat sesuai kondisi sebenarnya.
Ia mengatakan penanganan kemiskinan juga membutuhkan pemetaan wilayah. Pemerintah perlu mengetahui daerah dengan jumlah penduduk miskin yang lebih banyak sehingga program dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Pemerintah desa dan kelurahan, kata Eka, perlu dilibatkan dalam proses tersebut karena aparat di tingkat bawah lebih mengetahui kondisi masyarakat hingga RT dan dusun. Data dan laporan dari wilayah tersebut dapat menjadi bahan untuk memperbarui kondisi penerima bantuan.
Karakteristik wilayah Kotabaru yang terdiri dari perkotaan, daratan, pesisir, dan kepulauan juga membuat kebutuhan masyarakat berbeda.
Di kawasan perkotaan, misalnya, dukungan ekonomi dapat diarahkan pada permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sedangkan masyarakat pesisir dapat membutuhkan bantuan yang berkaitan dengan kegiatan perikanan, seperti sarana penangkapan ikan dan budidaya tambak.
“Karakteristik kita ini ada daratan, ada pesisir. Otomatis, dalam memberikan bantuan ekonomi pun harus disesuaikan dengan kondisi,” ujarnya.
Eka mengatakan angka kemiskinan di Kabupaten Kotabaru saat ini mengalami penurunan. Namun, pemerintah daerah masih menargetkan angka tersebut dapat ditekan lebih jauh.
Selain kemiskinan secara umum, pemerintah daerah juga menangani kemiskinan ekstrem yang disebut masih berada di kisaran 0,5 persen.
Menurut Eka, penanganan kemiskinan ekstrem membutuhkan koordinasi lintas sektor dan data yang akurat agar program yang dijalankan memiliki sasaran yang jelas.
