Bacakabar.id – Banjarmasin, Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Banjarmasin berencana akan somasi DPRD Kota Banjarmasin, terkait dugaan tindak represif pihak keamanan Kantor DPRD Kota Banjarmasin terhadap HMI.
“Kami akan melayangkan somasi ke dewan etik DPRD Kota Banjarmasin, adapun isi somasinya masih kita rahasikan dan insyaallah akan kita tembuskan ke DPRD Provinsi Kalsel, Ombudsman RI dan Komnas HAM RI,” ujar Nurdin Ardalepa Ketua HMI Banjarmasin kepada media ini Jum’at, (8/7/2022).
Bahkan menurut nurdin, terkait hal ini pihaknya juga sudah melakukan konsultasi secara hukum melalui bantuan LBH Borneo Nusantara dan juga berkoordinasi dengan Senior HMI.
Nurdin menceritakan, pada mulanya (HMI) Banjarmasin mendatangi kantor DPRD Kota Banjarmasin untuk mempertanyakan surat audensi dan menagih janji Aksi 13 April 2022. Pada Kamis 7 Juli 2022 sekira pukul 10.30 WITA.
Ini pemicu aksi, sejak Agustus 2021 HMI telah mengajukan permohonan audensi ke Ketua DPRD Kota Banjarmasin, namun tak kunjung bertemu sampai bulan Februari hingga Maret 2022. HMI juga terus melalukan permintaan audensi tapi kembali gagal, lagi-lagi tidak bertemu dengan Ketua DPRD Kota Banjarmasin.
Sehingga HMI Banjarmasin memutuskan melakukan aksi pada 13 April 2022 yang memberikan waktu 2 bulan kerja untuk menyelesaikan tuntutan HMI Banjarmasin salah satunya adalah perihal Perda Taman Hiburan Malam (THM) di Kota Banjarmasin.
Waktu terus berjalan, HMI tak kunjung mendapatkan hasil tuntutan tersebut, sehingga HMI mengajukan audensi kembali 20 Juni 2022 tetapi tidak mendapatkan tanggapan sehingga HMI Banjarmasin memutuskan mempertanyakan surat audensi tersebut ke DPRD Kota Banjarmasin Kamis (7/7/2022).
“Bukan nya mendapatkan sambutan baik HMI justru mendapatkan tindakan represif seperti bentakan, dorongan, sambil tindakan fisik seperti dicekik dan diajak berkelahi oleh pihak keamanan,” jelas Nurdin.
Kami tidak akan mundur atas kejadian ini, karena jelas kami melalukan ini atas dasar untuk kemajuan Kota Banjarmasin, pungkasnya. (Faisal)
