MARTAPURA — Pemerintah Kabupaten Banjar bersama sejumlah lembaga resmi dan instansi keuangan bersepakat memperkuat kerja sama dalam pengembangan program budidaya padi apung sebagai langkah nyata mendukung ketahanan pangan dan ekonomi lokal.
Penandatanganan komitmen berlangsung di Aula Barakat, Kantor Bupati Banjar, Martapura, pada Selasa (14/10/2025), dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, BPJS Ketenagakerjaan, Perum Bulog Banjarmasin, BPR Martapura, serta Kelompok Tani Sukamaju.
Acara tersebut juga disaksikan oleh Pj Sekda Banjar H. Ikhwansyah dan Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan Agus Maiyo.
Kepala Dinas Pertanian Banjar, Warsita, mengatakan bahwa konsep padi apung sangat cocok diterapkan di wilayah Banjar yang sebagian daerahnya sering terdampak banjir, seperti Martapura Barat dan Sungai Tabuk.
“Model budidaya ini bukan hanya menjawab tantangan lahan rawa dan genangan air, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah,” ujarnya.
Menurut Warsita, lahan percobaan pertama berlokasi di Desa Sungai Pinang Lama, Kecamatan Sungai Tabuk, serta di Kecamatan Aranio. Dinas Pertanian akan mendampingi petani dari awal hingga pascapanen, dengan dukungan penuh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Ia menambahkan, program ini tidak hanya berorientasi pada hasil pertanian, tetapi juga diarahkan sebagai objek agrowisata edukatif, mengingat posisinya yang berdekatan dengan Pasar Terapung Lok Baintan, salah satu destinasi unggulan di Kabupaten Banjar.
Pendanaan tahap awal berasal dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, dan ke depan akan diperluas melalui dukungan OJK, lembaga perbankan, serta program Kredit Usaha Rakyat Martapura Maju Mandiri Agamis (Kurma Manis) dengan alokasi anggaran sebesar Rp150 juta pada tahun 2025.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Kalsel, Agus Maiyo, menilai program ini melanjutkan keberhasilan penerapan padi apung di beberapa daerah sebelumnya, seperti Hulu Sungai Selatan dan Tabalong.
“Padi apung menjadi salah satu inovasi yang mampu menjawab tantangan perubahan iklim dan kondisi lahan di Kalimantan Selatan. Kami akan mendorong lembaga jasa keuangan agar bisa memastikan pembiayaan program ini berjalan berkelanjutan,” katanya.
Agus juga menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor agar manfaat program ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain lembaga keuangan, BPJS Ketenagakerjaan juga dilibatkan untuk memberikan perlindungan kepada petani yang ikut dalam kegiatan budidaya.
“Dengan dukungan semua pihak, kami optimistis pembiayaan dan jaminan kerja bagi petani dapat berjalan lebih terintegrasi dan efisien,” pungkasnya.
