Bacakabar.id, Kuala Kapuas – Mengantisipasi terjadinya kegagalan panen tanaman padi, jajaran Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kapuas, Senin (12/6) siang.
Bertempat di ruang rapat gabungan DPRD Kapuas, kegiatan dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kapuas, H. Ahmad Baihaqi, didampingi Wakil Ketua Komisi II DPRD H. Darwandie, dan Anggota Komisi II DPRD Algrin Gasan.
Sementara instansi terkait dihadiri oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kusmiatie, Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas, Eddie Dese, Camat Dadahup, Karya Jaya Y Singam beserta jajaran masing-masing.
Ketua Komisi II menjelaskan, kegiatan itu bertujuan merencanakan kesiapan, antisipasi, dan menyamakan persepsi sebagai upaya kita mencegah serangan penyakit hama virus tungro di beberapa wilayah pertanian di Kabupaten Kapuas seperti yang terjadi ditahun 2022 lalu.
“Sesuai jadwal, Komisi II DPRD Kapuas, RDP bersama Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kapuas, bertujuan untuk kesiapan, kita bergandeng tangan dan tentunya backup Dewan dalam masalah anggaran, sehingga nanti ketahanan pangan mempunyai lumbung, supaya masyarakat kita bisa dibantu sesegera mungkin,”ujar H. Ahmad Baihaqi saat diwawancarai awak usai kegiatan.
Ia juga mengungkapkan, saat rapat pihaknya meminta kepada instansi terkait, sesegera mungkin untuk membenahi dan mengevaluasi tumbuh kembangnya masalah tanaman padi masyarakat petani, agar hasil produksi petani tidak terjadi lagi adanya penyakit hama virus tungro.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kapuas H. Darwandie menambahkan, ada catatan penting bagi kita bahwa di tahun 2023 ini, ada tanda-tanda terjadi kegagalan lagi, karena masih adanya serangan hama wereng hijau, ulat grayak dan juga adanya serangan dari burung, yang ditahun sebelumnya tidak ada.
Kemudian juga, lanjutnya, ditambah saat ini adanya cuaca ekstrem yang berpengaruh dan ini berkontribusi terhadap kemungkinan kegagalan panen ditahun 2023 ini.
“Hari ini kita hadapkan BPP, PPL termasuk Camat dalam penguatan moral pelaksanaan pemerintahan ditingkat kecamatan bersama dengan leading sektor, yaitu Dinas pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan,” kata Darwandie.
Ia juga menjelaskan, untuk di Dinas Ketahanan Pangan ada dana pendamping 10 persen di APBD perubahan, karena akan dibantu oleh Anggaran APBN untuk membangun tujuh (7) lumbung padi yang Anggaranya satu (1) miliar satu lokasi.
“Kita akan dihadapkan dengan dana pendamping 10 persen, kalau tujuh (7) miliar berarti 700 juta kita harus siapkan, agar bisa dapatkan pembangunan tujuh (7) lumbung padi,” ungkapnya. (Rahmad)
