YOGYAKARTA – Jaringan Alumni Yogyakarta mengusulkan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai calon Wakil Presiden RI untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang disebut mengundurkan diri pada 12 November 2026.
Usulan tersebut disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto agar Sri Sultan diajukan kepada MPR sebagai salah satu calon Wakil Presiden. Aspirasi itu disampaikan menjelang batas waktu penyerahan dua nama calon oleh Presiden kepada MPR pada 25 November 2026.
Ketua Jaringan Alumni Yogyakarta, Heroe Waskito, mengatakan Indonesia membutuhkan sosok Wakil Presiden yang dapat diterima berbagai kelompok masyarakat dan berperan menjaga persatuan.
“Indonesia sedang membutuhkan perekat. Sri Sultan Hamengku Buwono X adalah tokoh yang diterima lintas partai, lintas agama, lintas suku, dan lintas generasi. Beliau milik seluruh bangsa, bukan milik satu golongan,” kata Heroe dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11/2026).
Heroe menilai pengalaman Sri Sultan dalam menjaga situasi bangsa pada masa reformasi 1998 menjadi salah satu alasan dukungan tersebut. Pada 20 Mei 1998, melalui Pisowanan Ageng di Alun-alun Utara Yogyakarta, Sultan mengajak masyarakat menjaga kerukunan, perdamaian, dan ketertiban.
Beberapa bulan kemudian, tepatnya 10 November 1998, Sultan juga bertemu dengan Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Amien Rais di Ciganjur untuk membahas masa depan bangsa.
“Di saat genting, Sultan memilih merangkul, menenangkan, dan mempertemukan. Itulah watak yang dibutuhkan seorang Wakil Presiden: menjaga persatuan dan membantu Presiden merawat kerukunan bangsa,” ujarnya.
Sekretaris Jaringan Alumni Yogyakarta, Eko Prastowo, menilai Sri Sultan juga memiliki posisi yang tidak terikat dengan kepentingan partai politik. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur bahwa Gubernur DIY tidak boleh menjadi anggota partai politik.
Menurut Eko, Sultan telah meninggalkan keanggotaan partai sejak 2012. Kondisi tersebut dinilai sesuai dengan pandangan organisasinya mengenai sosok Wakil Presiden yang tidak membawa kepentingan partai.
“Wakil Presiden dari luar partai tidak akan menjadi pesaing Presiden dan tidak menggeser keseimbangan koalisi. Sultan hadir untuk menjaga dan membantu Presiden sampai akhir masa jabatan, bukan untuk menunggu giliran pada 2029,” kata Eko.
Selain itu, Eko menyebut Sri Sultan memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan. Sultan telah memimpin Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai gubernur sejak 1998.
Ia juga mengingatkan bahwa ayah Sri Sultan, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, pernah menjabat sebagai Wakil Presiden RI pada periode 1973–1978.
Eko mengatakan usulan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian Jaringan Alumni Yogyakarta terhadap masa depan bangsa. Ia berharap Presiden Prabowo mempertimbangkan aspirasi tersebut.
“Kami menghormati sikap rendah hati Sultan, yang menyebut urusan ini sebagai urusan Jakarta. Justru karena itu kami bersuara. Pengabdian terbaik kadang datang dari orang yang tidak memintanya. Kami memohon Presiden Prabowo untuk mempertimbangkan usulan ini,” pungkas Eko.











