BANJARMASIN – Bank Kalsel memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan dan memperluas penghimpunan dana menjelang penutupan tahun anggaran 2026. Langkah ini dilakukan untuk menjaga dana pembayaran belanja daerah tetap berputar di Kalimantan Selatan sekaligus mempertahankan Dana Pihak Ketiga (DPK) hingga akhir tahun.
Pada periode akhir tahun, pembayaran proyek dan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) biasanya meningkat. Dana yang dibayarkan pemerintah daerah kemudian mengalir kepada kontraktor, rekanan, penyedia barang dan jasa, serta pelaku usaha.
Kondisi tersebut tahun ini berlangsung bersamaan dengan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD). Bank Kalsel menyiapkan sejumlah strategi untuk mengelola perputaran dana tersebut sekaligus memperkuat sumber penghimpunan dana.
Langkah pertama dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD/BPKPAD) di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan.
Pertemuan tersebut membahas perkembangan penyaluran TKD, kondisi kas daerah, penempatan deposito, pelaksanaan SP2D Online, serta kebutuhan layanan transaksi pemerintah daerah.
Menjelang tutup tahun anggaran, koordinasi akan dilanjutkan untuk memperoleh informasi mengenai rencana pencairan dan pembayaran APBD, terutama pembayaran proyek kepada pihak ketiga. Informasi tersebut menjadi dasar bagi Bank Kalsel dalam memantau potensi arus dana masuk dan keluar serta menjaga posisi DPK.
Langkah kedua adalah mempertahankan perputaran dana melalui jaringan Bank Kalsel. Kantor cabang melakukan pendekatan kepada kontraktor, rekanan, dan penyedia barang atau jasa agar dana hasil pembayaran proyek pemerintah daerah tetap dikelola melalui rekening Bank Kalsel.
Layanan yang ditawarkan mencakup rekening giro operasional, tabungan, deposito, Internet Banking Bisnis (IBB), layanan penggajian karyawan atau payroll, serta transaksi digital lainnya.
Pendekatan juga diarahkan kepada pemasok, subkontraktor, dan mitra usaha para rekanan pemerintah daerah. Dengan demikian, Bank Kalsel berupaya mempertahankan dana hasil pembayaran proyek agar tetap menjadi bagian dari aktivitas transaksi usaha di bank tersebut.
Langkah ketiga adalah memperluas penghimpunan dana dari luar pemerintah daerah. Strategi ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana Pemda yang pergerakannya mengikuti realisasi APBD.
Upaya tersebut mencakup pemetaan potensi dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendekatan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perusahaan swasta, pengembangan kerja sama payroll, serta penjajakan penempatan dana dari kalangan korporasi dan institusi.
Pada segmen ritel, Bank Kalsel memperkuat pemasaran produk Tabungan Banua dan Simpeda, program tabungan berhadiah sesuai ketentuan, serta peningkatan penggunaan aplikasi AKSEL.
Akuisisi nasabah juga diperluas melalui kerja sama dengan instansi, sekolah, komunitas, dan pelaku usaha.
Ke depan, strategi penghimpunan dana akan diperkuat melalui pengembangan layanan digital, kerja sama dengan rumah sakit, perguruan tinggi, dan perusahaan, serta optimalisasi layanan transaksi dan pengelolaan kas.
Kepala Divisi Dana dan Digital Banking Bank Kalsel, Muhammad Yamin, mengatakan dana pembayaran pemerintah daerah pada akhir tahun memiliki peran dalam menggerakkan aktivitas ekonomi di Kalimantan Selatan.
“Dana yang dibayarkan pemerintah daerah di akhir tahun adalah penggerak ekonomi Banua. Kami ingin dana itu tidak langsung keluar, tetapi tetap berputar melalui transaksi usaha para rekanan dan mitranya di Bank Kalsel. Di saat yang sama, kami terus memperluas sumber dana dari masyarakat, korporasi, dan institusi agar pertumbuhan DPK semakin kuat dan berkelanjutan,” ujar Yamin.
