BANJARMASIN – Bank Kalsel memperkuat kesiapan likuiditas untuk menghadapi peningkatan transaksi keuangan pemerintah daerah menjelang penutupan tahun anggaran 2026. Langkah ini dilakukan guna memastikan pembayaran belanja daerah kepada rekanan dan penyedia jasa dapat berlangsung tepat waktu.
Peningkatan kebutuhan transaksi biasanya terjadi pada November hingga Desember, seiring penyelesaian pembayaran proyek dan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi tersebut tahun ini berlangsung bersamaan dengan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD), sehingga pengelolaan kas daerah memerlukan perencanaan yang cermat.
Sebagai bank pengelola kas daerah di Kalimantan Selatan, Bank Kalsel menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga ketersediaan dana selama periode tersebut.
Langkah pertama adalah menyusun proyeksi arus kas harian berdasarkan jadwal pembayaran pemerintah daerah. Proyeksi ini difokuskan pada kebutuhan likuiditas selama November hingga Desember 2026.
Kondisi likuiditas dipantau secara ketat dan dilaporkan setiap hari kepada manajemen serta regulator, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika kebutuhan dana meningkat di luar proyeksi, Bank Kalsel menyiapkan mitigasi melalui pemanfaatan cadangan sekunder berupa surat berharga dan fasilitas pinjaman jangka pendek di pasar uang.
Langkah kedua dilakukan dengan menyiapkan sumber likuiditas pendukung. Bank Kalsel mengatur penempatan dana pada instrumen yang mudah dicairkan agar kebutuhan transaksi dapat dipenuhi dengan tetap memperhatikan ketentuan OJK.
Cadangan likuiditas tersebut antara lain berupa penempatan dana pada bank lain dan kepemilikan surat berharga. Instrumen yang dimiliki mencakup Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkan pemerintah serta Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Bank Kalsel juga memiliki kerja sama dengan sejumlah bank, mulai dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), bank swasta, hingga Bank Pembangunan Daerah (BPD). Kerja sama tersebut menjadi salah satu sumber pemenuhan likuiditas melalui transaksi pasar uang maupun repo surat berharga.
Langkah ketiga adalah memantau penyaluran dana dari pemerintah pusat ke daerah. Pada akhir tahun, pemerintah pusat masih menyalurkan sisa alokasi TKD dan dana transfer lainnya.
Bank Kalsel memperkirakan penyaluran dana tersebut masih berlangsung pada akhir November hingga minggu keempat Desember 2026. Dana yang dipantau meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Selain kebutuhan transaksi pemerintah daerah, Bank Kalsel juga menyiapkan layanan perbankan selama libur Natal dan Tahun Baru. Persiapan mencakup ketersediaan uang tunai di kantor dan jaringan ATM, kesiapan layanan digital, serta layanan kas untuk transaksi pemerintah daerah hingga hari terakhir tutup buku.
Kepala Divisi Treasury dan International Banking Bank Kalsel, Deddy Setiawan, mengatakan penguatan likuiditas dilakukan untuk menjaga kelancaran pembayaran pemerintah daerah pada akhir tahun.
“Akhir tahun selalu menjadi masa tersibuk bagi keuangan daerah, dan kami sudah menyiapkan diri jauh hari dengan menjaga likuiditas. Tujuannya sederhana: setiap pembayaran pemerintah daerah berjalan lancar dan tepat waktu, sehingga dana tersebut segera bergerak menghidupkan usaha dan ekonomi masyarakat. Bank Kalsel siap menjadi mitra pemerintah daerah dan masyarakat Banua untuk menutup tahun 2026 dengan baik dan menyambut 2027 dengan langkah yang lebih kuat,” ujar Deddy.
