BANJARMASIN – Kepala Desa Sebamban Lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, berinisial S, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana tali asih perusahaan yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) periode 2017–2022.
Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan mencatat kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp9,06 miliar.
Nilai kerugian itu berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
Pengungkapan perkara tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Banjarmasin, Jumat (13/11/2026). Wakil Direktur Reskrimsus Polda Kalsel AKBP Theodorus Priyo Santosa mengatakan, penyidikan bermula dari informasi dan laporan masyarakat Desa Sebamban Lama mengenai dugaan penyimpangan pengelolaan dana tali asih selama enam tahun anggaran.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Unit 3 Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kalsel melakukan pengumpulan bahan keterangan, penyelidikan, hingga penyidikan. Dari proses itu, penyidik mengumpulkan alat bukti yang menjadi dasar penetapan S sebagai tersangka.
“Penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut atas informasi masyarakat. Setiap informasi mengenai dugaan penyimpangan keuangan desa kami tindak lanjuti secara profesional melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan, dengan tetap mengedepankan alat bukti serta ketentuan hukum yang berlaku,” kata Theodorus.
Dalam penyidikan, polisi telah meminta keterangan dari 24 orang. Mereka terdiri atas 11 orang dari Pemerintah Desa Sebamban Lama, lima orang dari tim pengelola, lima orang dari perusahaan pemberi dana tali asih, serta masing-masing satu orang dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tanah Bumbu, Kecamatan Sungai Loban, dan BRI Unit Sungai Loban.
Penyidik juga meminta pendapat enam ahli dari berbagai bidang, yakni pemerintahan desa, hukum pidana, akuntansi dan auditing, serta keuangan negara.
Para ahli tersebut berasal dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan, Universitas Patria Artha, Kementerian Keuangan, dan Universitas Lambung Mangkurat.
Keterangan para ahli digunakan untuk mendalami aspek tata kelola pemerintahan desa, pengelolaan keuangan, hukum pidana, dan penghitungan kerugian keuangan negara.
Polisi Sita Dokumen dan Dua Berkas Tanah
Selain memeriksa saksi dan ahli, penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana tali asih Desa Sebamban Lama.
Barang bukti tersebut antara lain surat keputusan kepala desa, surat keputusan perangkat desa dan tim pengelola dana pengembangan desa, serta surat keputusan penggunaan anggaran dari Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tanah Bumbu.
Polisi juga mengamankan dokumen perjanjian atau nota kesepahaman (MoU), laporan anggaran dan pembayaran, surat pertanggungjawaban (SPJ), laporan keuangan tim, rekening koran, serta slip penarikan atas nama Desa Sebamban Lama dan tim pengelola dana pengembangan desa.
Dua dokumen tanah atas nama Syarfani turut disita, yakni Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 05783 dengan luas sekitar 11.540 meter persegi yang diterbitkan pada 2023, serta dokumen sporadik Nomor 593.21 seluas sekitar 12.176 meter persegi yang diterbitkan pada 2019.
Besaran kerugian negara dalam perkara ini tercantum dalam Laporan Hasil Audit PKKN BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor PE.03.03/R/SP-1479/PW16/5/2025, yakni sebesar Rp9.069.159.608.
Theodorus mengatakan, penyidikan dilakukan untuk mengungkap dugaan tindak pidana berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami berkomitmen menangani setiap perkara tindak pidana korupsi secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan dana yang diperuntukkan bagi kepentingan pembangunan dan masyarakat harus dilaksanakan sesuai aturan. Apabila ditemukan penyimpangan yang memenuhi unsur pidana, tentu akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.
Penyidik selanjutnya mempersiapkan pelimpahan tersangka S beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk proses hukum lebih lanjut.
