KOTABARU – Insentif Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di lingkungan Dinas Kesehatan dan honorarium operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang belum diterima menjadi persoalan yang disampaikan masyarakat kepada anggota DPRD Kalimantan Selatan, H.M. Syaripuddin atau Bang Dhin.
Aspirasi tersebut diterima Bang Dhin saat melaksanakan reses pada 4–11 November 2026 di wilayah Tanah Bumbu dan Kotabaru.
Anggota Komisi IV DPRD Kalsel itu meminta pemerintah terkait memeriksa persoalan tersebut, mulai dari status tenaga, dasar penugasan, hingga kepastian anggaran untuk pembayaran insentif dan honorarium.
“Mereka bekerja mendukung pelayanan masyarakat. Ada yang membantu pelayanan kesehatan, memastikan data kesejahteraan sosial tetap berjalan, hingga mengelola administrasi keuangan sekolah. Tetapi dalam reses ini justru muncul keluhan bahwa insentif dan honorarium mereka belum diterima. Persoalan seperti ini harus mendapatkan kejelasan,” kata Bang Dhin.
Ia menjelaskan, TKS kesehatan dan operator SIKS-NG memiliki tugas berbeda dalam mendukung pelayanan pemerintah. Karena itu, penanganan keluhan mereka perlu disesuaikan dengan status kepegawaian, mekanisme penugasan, dan sumber pembiayaan masing-masing.
Bang Dhin meminta pemerintah daerah melakukan pendataan dan verifikasi terhadap tenaga yang menyampaikan keluhan. Pemeriksaan itu diperlukan untuk memastikan dasar hukum pembayaran serta ketersediaan anggarannya.
“Kita harus dudukkan persoalannya secara objektif. Siapa yang menugaskan, bagaimana statusnya, dari mana sumber pembiayaannya, dan apakah memang terdapat hak pembayaran yang belum dipenuhi. Semua harus diperiksa agar penyelesaiannya tepat dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” ujarnya.
Ia juga menilai persoalan tersebut perlu dikoordinasikan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangan masing-masing, dengan tetap memperhatikan ketentuan penataan tenaga non-ASN.
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Bang Dhin menyatakan akan mengoordinasikan aspirasi tersebut dengan instansi terkait, terutama perangkat daerah yang menangani urusan kesehatan dan sosial.
“Reses bukan sekadar kegiatan mendengar keluhan masyarakat. Reses harus menjadi jembatan untuk menghadirkan penyelesaian. Setiap aspirasi harus memiliki arah tindak lanjut yang jelas,” katanya.
