BANJARMASIN – Anggota DPRD Kalimantan Selatan, M. Syaripuddin atau Bang Dhin, mengusulkan penyusunan sistem kesiapsiagaan pangan dan air bersih yang melibatkan pemerintah provinsi serta 13 kabupaten/kota di Kalsel.
Dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026), Bang Dhin menyebut sistem tersebut perlu mencakup pemetaan risiko bencana, pendataan stok pangan dan ketersediaan air, hingga penyusunan protokol distribusi darurat.
Menurutnya, penyediaan cadangan pangan bukan berarti daerah sedang menghadapi kelaparan atau memastikan krisis akan terjadi. Langkah tersebut merupakan bentuk kesiapsiagaan agar pemerintah memiliki persediaan dan mekanisme penyaluran ketika bencana atau gangguan distribusi terjadi.
“Pemikiran Bung Karno mengingatkan kita bahwa pangan berkaitan dengan hidup-matinya bangsa. Kekuatan daerah juga terlihat dari kemampuannya memastikan masyarakat tetap mendapat pangan dan air bersih ketika krisis terjadi,” tulis Bang Dhin.
Ia mengusulkan agar pemerintah daerah mengintegrasikan data risiko banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, serta gangguan akses. Data tersebut perlu dipadukan dengan informasi stok pangan yang siap disalurkan, lokasi gudang, pemasok, masa simpan, kebutuhan harian, dan kontak penanggung jawab.
Pendataan air juga perlu mencakup sumber dan fasilitas yang tersedia, kapasitas desain, volume yang benar-benar dapat digunakan, status operasi, hasil uji mutu, serta jangkauan distribusi.
Dengan data tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan dukungan lebih awal sekaligus menentukan jalur pengiriman yang memungkinkan.
Kesiapsiagaan itu dinilai semakin penting karena awal musim hujan di Kalimantan Selatan diperkirakan berlangsung bertahap. BMKG memprediksi sekitar 49,3 persen wilayah Kalsel mulai memasuki musim hujan pada November 2026, sedangkan 50,7 persen lainnya pada Desember.
Karena kondisi setiap daerah berbeda, pemantauan dan langkah kesiapsiagaan perlu disesuaikan dengan informasi lokal terbaru.
“Jangan menunggu jalur terputus atau stok menipis baru bergerak. Data harus diperbarui, siapa yang bertanggung jawab harus jelas, dan mekanisme bantuan harus dipahami sampai tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa,” tulisnya.
Bang Dhin juga mengusulkan pengelolaan cadangan pangan secara bergilir dengan melibatkan petani, nelayan, koperasi, BUMD, Bulog, serta pelaku usaha lokal. Skema tersebut diharapkan menjaga kelayakan persediaan sekaligus melibatkan produksi daerah dalam pengadaan.
Sementara itu, protokol distribusi darurat perlu mengatur tahapan pemantauan, verifikasi kebutuhan, permintaan dukungan, penetapan alokasi, pengiriman, serah terima, pelaporan stok, hingga evaluasi.
Penyaluran bantuan, menurutnya, harus memprioritaskan keselamatan warga, wilayah terisolasi, fasilitas layanan dasar, dan kelompok rentan.
“Ini kerja kesiapsiagaan untuk melindungi masyarakat Banua. Pangan dan air bersih harus tetap tersedia ketika keadaan sulit, dan pemerintah harus memiliki data serta cara kerja yang siap dijalankan,” tulis Bang Dhin.
