Nasional

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Visi Indonesia Soroti Fondasi Kemandirian Pangan dan Industri

×

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Visi Indonesia Soroti Fondasi Kemandirian Pangan dan Industri

Sebarkan artikel ini
Direktur Eksekutif Visi Indonesia Rusdiansyah (Foto Istimewa)

JAKARTA — Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai mulai meletakkan fondasi kemandirian ekonomi melalui penguatan pangan, hilirisasi industri, investasi, dan pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Direktur Eksekutif Visi Indonesia, Rusdiansyah, mengatakan evaluasi pemerintahan tidak cukup hanya melihat program yang belum selesai. Menurutnya, arah kebijakan dan fondasi pembangunan juga perlu diperhatikan untuk melihat kapasitas ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

“Rasanya tidak patut kita melihat dua tahun pemerintahan hanya dari daftar persoalan yang belum selesai. Kita harus melihat apa yang sedang dibangun dan bagaimana kebijakan hari ini membentuk kapasitas Indonesia dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan,” ujar Rusdiansyah di Jakarta, Sabtu (31/10/2026).

Menurut Rusdiansyah, salah satu agenda penting pemerintahan Prabowo adalah mengubah struktur ekonomi agar Indonesia tidak terus bergantung pada impor pangan, ekspor bahan mentah, dan pertumbuhan yang terkonsentrasi di wilayah tertentu.

Dari sisi investasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi selama Oktober 2024 hingga September 2026 mencapai Rp3.923,2 triliun dengan penyerapan 5.485.944 tenaga kerja. Investasi di luar Jawa menyumbang 51,8 persen atau Rp2.031 triliun, sedangkan Jawa 48,2 persen atau Rp1.892,2 triliun.

Rusdiansyah menilai besarnya investasi perlu diikuti dampak yang lebih luas terhadap masyarakat dan daerah.

“Investasi hampir Rp4.000 triliun dengan serapan lebih dari 5,4 juta tenaga kerja merupakan dorongan ekonomi yang besar. Dominasi investasi di luar Jawa menunjukkan agenda Indonesia-sentris mulai mendapatkan pijakan,” katanya.

Menurut dia, keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari nilai modal yang masuk. Pemerintah juga perlu memastikan investasi menghasilkan pekerjaan berkualitas, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memberikan nilai tambah bagi daerah.

Baca Juga  Jelang Ramadhan, Pemkab Murung Raya Gelar Operasi Pasar Murah

Di sektor pangan, Rusdiansyah menyoroti pergeseran kebijakan dari pengamanan pasokan menuju penguatan produksi dalam negeri. Proyeksi neraca pangan 2026 menunjukkan produksi delapan komoditas strategis mencapai 72,91 juta ton, sementara kebutuhan nasional diproyeksikan 68,22 juta ton.

Delapan komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Stok beras pemerintah per Oktober 2026 disebut mencapai 4,56 juta ton.

Pemerintah juga menurunkan harga pupuk subsidi 20 persen dan menyesuaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah. Rusdiansyah mengatakan kemandirian pangan tidak cukup diukur dari ketersediaan stok, tetapi juga produktivitas, distribusi, stabilitas harga, dan kesejahteraan petani.

Di sektor industri, Danantara diarahkan mengoptimalkan aset dan investasi negara untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Hingga Oktober 2026, Danantara mencatat komitmen Rp225 triliun untuk 26 proyek hilirisasi di sektor pertambangan, energi, hingga pertanian.

“Indonesia tidak boleh terus-menerus hanya menjadi pemasok bahan mentah. Sumber daya alam harus diolah di dalam negeri,” ujarnya.

Pembangunan infrastruktur dan SDM juga menjadi bagian dari evaluasi tersebut. Infrastruktur yang dibangun mencakup lebih dari 9.000 kilometer jaringan irigasi, 3.500 jembatan, dan penanganan 2.228 kilometer jalan daerah.

Di bidang pendidikan, sebanyak 265 Sekolah Rakyat beroperasi di 131 kabupaten/kota untuk lebih dari 45.000 anak. Pemerintah juga melakukan renovasi sekolah dan menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang turut melibatkan petani, nelayan, koperasi, dan UMKM.

Di tengah ketidakpastian geopolitik global, Rusdiansyah juga menilai diplomasi pemerintahan Prabowo penting untuk memperluas kemitraan perdagangan dan investasi dengan tetap berpijak pada politik luar negeri bebas aktif dan kepentingan nasional.

“Fondasi kemandirian pangan, energi, industrialisasi, hingga gizi dan pendidikan sudah mulai diletakkan. Tantangan berikutnya adalah konsistensi pelaksanaan dan pemerataan manfaat agar dirasakan seluruh rakyat,” pungkas Rusdiansyah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *