JAKARTA — Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) sekaligus mantan relawan Jokowi, Syakur Ali Mahdi Alhamid, menyoroti sikap Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sorotan itu disampaikan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pemohon lainnya.
Dalam putusannya, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pertimbangan perkara, MK juga menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA.
MK menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi Gibran melalui perkara tersebut karena statusnya sebagai Wakil Presiden telah bersifat final setelah Pemilu 2024.
Syakur menilai Bahlil dan sejumlah pimpinan partai yang sebelumnya menjadi bagian dari koalisi pendukung pemerintahan Jokowi memilih tidak banyak berkomentar mengenai polemik tersebut.
“Dalam menghadapi proses persidangan dan gugatan terkait keabsahan ijazah Gibran di Mahkamah Konstitusi, Bahlil Lahadalia beserta beberapa petinggi partai koalisi lainnya cenderung memilih untuk tidak banyak bicara,” ujar Syakur, secara tertulis. Minggu (11/10/2026).
Menurut Syakur, sikap tersebut merupakan bentuk kehati-hatian agar partai tidak terseret dalam isu yang berkaitan dengan keluarga Jokowi.
Ia kemudian menyoroti perjalanan politik Bahlil hingga terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Syakur mengaitkannya dengan dukungan politik pada era pemerintahan Jokowi.
“Tanpa Jokowi, Bahlil sangat mustahil menduduki kursi Ketum Golkar. Dengan terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum menggantikan Airlangga Hartarto, Bahlil mendapat karpet merah dari lingkaran kekuasaan Jokowi untuk mempermudah jalannya memimpin partai berlogo pohon beringin tersebut. Namun dalam kasus Gibran, Bahlil memilih diam,” ungkapnya.
Syakur juga mengungkit pidato Bahlil dalam Munas XI Partai Golkar pada Agustus 2024. Saat itu, Bahlil menggunakan istilah “Raja Jawa” ketika berbicara mengenai Jokowi.
Menurut Syakur, sikap hati-hati sejumlah pimpinan partai tersebut berkaitan dengan upaya menjaga citra partai di tengah perhatian publik.
