PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran akhirnya menemui massa Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan (AMKM) yang menggelar aksi jilid II di depan Kantor Gubernur Kalteng, Jalan G Obos, Palangka Raya, Selasa (1/9/2026).
Pertemuan itu terjadi setelah pada aksi sebelumnya massa tidak berhasil bertemu langsung dengan gubernur. Dalam audiensi kali ini, mahasiswa dan masyarakat menyampaikan tuntutan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah.
Agustiar menyebut penyampaian aspirasi yang dilakukan mahasiswa sebagai bagian dari demokrasi. Ia mengapresiasi massa yang datang untuk menyuarakan persoalan yang mereka hadapi.
“Kami sangat mengapresiasi apa yang telah disampaikan, dan kami merasakan apa yang disampaikan masyarakat. Ini bentuk demokrasi, ada adik-adik ini bagus kok, untuk membangun Kalimantan Tengah,” kata Agustiar.
Ia juga menyatakan sepakat bahwa penanganan dan penanggulangan karhutla harus menjadi perhatian.
“Kalau mengenai karhutla, itu hak kalian bertanya, dan saya sepakat terkait bagaimana menangani dan penanggulangannya,” ujarnya.
Meski akhirnya dapat berdialog langsung dengan gubernur, massa mengaku belum sepenuhnya puas dengan hasil audiensi tersebut.
Koordinator Lapangan Aksi AMKM, Dida Praminda, mengatakan pihaknya akan tetap mengawal kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terkait penanganan karhutla.
“Untuk hari ini masih seperti biasa ya, tapi kita masih tetap menuntut dan selalu mengawal kebijakan yang akan diberikan oleh gubernur dan jajaran,” katanya.
AMKM juga berencana menggelar forum lanjutan dengan melibatkan kepala daerah kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Menurut mereka, dampak karhutla tidak hanya terjadi di Palangka Raya, tetapi juga meluas ke sejumlah daerah lain Sementara Juru Bicara Aksi AMKM, Gihon Asa Jagad, mengatakan pemerintah daerah menyampaikan rencana memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat terkait penanganan persoalan karhutla.
Namun, Gihon menegaskan massa masih menunggu realisasi dari langkah yang disampaikan pemerintah, termasuk rencana peninjauan langsung ke lokasi kebakaran.
“Sejauh ini kalau kita berkaitan dengan kepuasan, tentunya masih belum cukup puas. Kami mengapresiasi apa yang disampaikan, tetapi kepuasan kami akan terpenuhi apabila masyarakat Kalimantan Tengah, terkhusus warga yang terdampak kabut asap, itu memang sudah clear masalahnya,” kata Gihon.
