JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga nggak main-main. Mereka gelar Focus Group Discussion (FGD) soal penguatan tata kelola dan mitigasi risiko hukum dalam proses bisnis pengadaan impor minyak mentah hingga produk kilan di Jakarta, 11 Juni 2026 lalu.
Yang hadir bukan sembarangan. Ada Kejaksaan Agung RI (JAMDATUN dan JAMINTEL), KPK, LKPP, akademisi, juga perwakilan fungsi pengawasan dan tata kelola di lingkungan perusahaan.
Direktur Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Erwin Suryadi, bilang forum ini buat nyempurnain proses pengadaan. Juga buat dapetin umpan balik soal konsep perbaikan tata kelola yang lagi dirumuskan.
“Tugas kami memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi dengan baik, dan seluruh proses pengadaan dilaksanakan secara akuntabel dan sesuai ketentuan. Karena itu, Pertamina Patra Niaga terus bekerja keras dengan dukungan aparat penegak hukum, termasuk KPK dan Kejaksaan, untuk memperkuat tata kelola dan mendorong perbaikan,” ujar Erwin.
Para peserta bahas banyak hal. Mulai dari kesesuaian proses dengan hukum, praktik baik pengadaan impor minyak mentah, BBM, LPG, pengelolaan risiko, hingga langkah mitigasi menghadapi dinamika pasar dan geopolitik.
Beberapa langkah yang dibahas: penyesuaian prosedur darurat, penerapan segregation of duty, penguatan four eyes principle, dan pelibatan fungsi compliance.
Direktur Pertimbangan Hukum JAMDATUN, Irene Putri, menyoroti perlunya pemahaman yang sama soal tata kelola dan kepatuhan regulasi di seluruh tahapan bisnis.
“FGD ini penting untuk memberi pemahaman ke stakeholders internal tentang isu tata kelola. Pertamina Patra Niaga selama ini merupakan mitra yang selalu berkolaborasi untuk meminta pendampingan agar seluruh proses patuh regulasi dan risikonya bisa dimitigasi dengan baik,” ungkap Irene.
Kepala Seksi ESDA JAMINTEL, Deny Alvianto, menilai upaya perbaikan tata kelola Pertamina Patra Niaga mendukung keandalan pasokan energi nasional.
“Pertamina Patra Niaga telah melakukan berbagai penguatan dalam membangun dan memperbaiki tata kelola pengadaan. Di tengah dinamika geopolitik global, setiap langkah yang diambil telah mengedepankan mekanisme yang berlaku serta prinsip kehati-hatian,” jelas Deny.
Kasatgas Korsup KPK, Dian Patria, juga melihat ada kemauan kuat dari Pertamina Patra Niaga untuk terus berbenah.
“Pertamina Patra Niaga juga mengajak KPK dan JAMINTEL untuk memberi masukan dan rekomendasi. Ini langkah baik, karena sejumlah masukan mulai dijalankan, termasuk pemisahan tugas dalam proses pengadaan serta pembukaan ruang bagi mitra usaha yang lebih luas,” ucap Dian.
