BANJARBARU — Ribuan sopir truk dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan mengepung Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Rabu (13/5/2026). Mereka memprotes kelangkaan biosolar subsidi yang dinilai makin menyulitkan aktivitas angkutan dan menggerus penghasilan sopir.
Aksi yang digelar Aliansi Supir Kalimantan bersama LSM SAKUTU (Sahabat Anti Kecurangan Bersatu) itu diikuti sekitar 1.800 massa dengan membawa 600 unit truk serta ratusan armada bus.
Massa mendesak pemerintah menindak tegas dugaan mafia BBM subsidi, praktik pelangsiran solar, hingga penyalahgunaan distribusi biosolar di sejumlah SPBU di Kalimantan Selatan.
Para sopir mengaku harus mengantre berjam-jam di SPBU, namun sering pulang tanpa mendapatkan jatah solar subsidi. Akibatnya, sebagian terpaksa membeli solar eceran dengan harga mencapai Rp20 ribu per liter, jauh di atas harga subsidi.
“Kami bekerja untuk makan keluarga. Tapi sekarang mencari solar subsidi saja susah. Kalau beli eceran, harganya mencekik,” ujar salah seorang sopir di lokasi aksi.
Kelangkaan biosolar disebut mulai berdampak pada biaya operasional angkutan, distribusi logistik, hingga harga kebutuhan pokok yang berpotensi ikut naik.
Massa menilai distribusi BBM subsidi tidak tepat sasaran dan diduga bocor ke sektor industri tertentu, termasuk pertambangan.
Aspirasi demonstran diterima Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan, M Syarifuddin, yang mewakili Gubernur H. Muhidin. Namun massa tetap meminta bertemu langsung dengan gubernur untuk menyampaikan tuntutan secara terbuka.
Ketua LSM SAKUTU H. Aliansyah, yang dikenal dengan julukan “Raja Demo”, meminta pemerintah daerah, kepolisian, dan aparat terkait bergerak cepat membongkar dugaan penyimpangan distribusi solar subsidi.
“Jangan ada lagi kelangkaan solar di Kalimantan Selatan. Kami ingin persoalan ini benar-benar dituntaskan,” tegasnya di hadapan massa.
Aliansyah bahkan memberi tenggat waktu tujuh hari kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Dalam aksi itu, TikToker Babeh Aldo turut hadir menyuarakan keresahan sopir. Ia menduga tingginya aktivitas pertambangan ikut memicu sulitnya biosolar subsidi di lapangan.
“Banyak laporan soal dugaan penimbunan BBM dari para sopir. Kami berharap ini segera dibongkar,” ujarnya.
Aksi berlangsung damai dengan pengawalan aparat keamanan, meski massa sempat bertahan di halaman kantor gubernur sambil menunggu respons lebih lanjut atas tuntutan mereka.
