KOTABARU — Pemerintah Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, melakukan penyesuaian besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2026 akibat pemangkasan anggaran yang signifikan.
Kepala Desa Sungai Taib, H Sunarto, mengatakan kondisi tersebut membuat pemerintah desa harus memprioritaskan pelayanan dasar masyarakat dibanding pembangunan fisik.
“Kalau sebelumnya anggaran sekitar Rp1 miliar, sekarang tersisa kurang lebih Rp370 juta. Jadi kami gunakan untuk kebutuhan yang benar-benar prioritas,” ujar Sunarto, Rabu (6/5/2026).
Menurutnya, sebagian besar anggaran dialokasikan untuk pembiayaan kader desa, program kesehatan seperti posyandu dan pemberian makanan tambahan (PMT), serta operasional kantor desa.
Akibat keterbatasan tersebut, pembangunan fisik di desa hampir tidak berjalan sepanjang tahun ini.
“Tahun ini hampir tidak ada pembangunan. Kalau pun ada, hanya kegiatan kecil dari sisa anggaran sebelumnya,” katanya.
Untuk menjaga pembangunan tetap berjalan, pemerintah desa kini mengandalkan dukungan dari pemerintah kabupaten melalui pengajuan program ke sejumlah dinas.
“Kalau jalan kami usulkan ke dinas perkim, sedangkan perumahan diajukan ke dinas terkait. Kami tetap berupaya agar pembangunan bisa berjalan,” ujarnya.
Selain itu, desa juga mencoba mencari alternatif pendanaan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), meski hingga kini belum optimal.
“BUMDes masih belum aktif. CSR juga ada, tapi belum rutin dan skalanya kecil,” katanya.
Sunarto mengungkapkan, kebutuhan mendesak masyarakat saat ini justru fasilitas sosial seperti tenda dan kursi yang digunakan untuk kegiatan warga.
“Kalau ada warga menikah atau musibah, mereka harus menyewa tenda dengan biaya mahal. Kami berharap ada bantuan CSR untuk pengadaan fasilitas itu,” ujarnya.
Meski anggaran terbatas, pemerintah desa memastikan pengelolaan APBDes tetap dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat.
Menurut Sunarto, warga memahami kondisi keuangan desa yang sedang mengalami penyesuaian sehingga tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
“Alhamdulillah masyarakat memahami bahwa anggaran sedang dipangkas, jadi program juga ikut berkurang,” katanya.
Pemerintah desa berharap kondisi anggaran ke depan dapat kembali normal agar pembangunan lebih optimal. Selain itu, desa juga mulai mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui rencana pengembangan koperasi desa.
“Harapannya masyarakat bisa lebih mandiri secara ekonomi dan tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah,” ujarnya.
