BANDUNG BARAT — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau langsung lokasi bencana longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (28/1/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan darurat berjalan sekaligus menyalurkan bantuan bagi warga terdampak.
Di lokasi, Amran menyampaikan duka cita atas bencana longsor yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan. Ia menegaskan kehadiran pemerintah pusat merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memastikan kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi.
Kementerian Pertanian menyalurkan bantuan kemanusiaan menggunakan 24 truk logistik yang berisi beras, air mineral, mi instan, biskuit, susu UHT, serta kebutuhan pokok lainnya. Bantuan tersebut berasal dari Kementerian Pertanian dengan dukungan mitra swasta dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementan.
“Awalnya kami siapkan hingga 100 truk bantuan. Namun, karena keterbatasan akses dan kondisi lokasi, bantuan yang dapat dikirimkan saat ini sebanyak 24 truk,” kata Amran.
Selain bantuan logistik, dukungan dari berbagai mitra Kementerian Pertanian juga disalurkan dalam bentuk bantuan non-tunai dengan nilai total sekitar Rp1,17 miliar untuk membantu pemulihan kebutuhan masyarakat terdampak.
Tak hanya fokus pada penanganan darurat, Amran menyebut pemerintah pusat bersama pemerintah daerah tengah menyiapkan langkah jangka panjang guna mencegah bencana serupa terulang. Salah satunya dengan penataan ulang lahan pertanian di kawasan rawan longsor.
Menurutnya, pola tanam hortikultura di lereng dengan kemiringan 20 hingga 40 derajat memiliki risiko tinggi memicu erosi dan longsor jika tidak dikelola dengan tepat. Karena itu, Kementerian Pertanian akan mendorong penggantian jenis tanaman dengan tanaman berakar kuat yang lebih ramah terhadap kondisi lereng.
“Kami akan menyiapkan anggaran untuk rehabilitasi dan penataan ulang lahan pertanian di daerah rawan longsor. Program ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pengembangan tanaman perkebunan hingga 870 ribu hektare secara nasional, dengan prioritas wilayah rawan bencana,” ujar Amran.
Pemerintah juga memastikan dukungan pemulihan sektor pertanian dan produksi pangan pascabencana agar aktivitas pertanian warga dapat kembali berjalan dan produktivitas tetap terjaga.
