PELAIHARI — Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus mengintensifkan langkah antisipasi banjir dengan mengoptimalkan peralatan darurat sekaligus menyiapkan solusi infrastruktur jangka panjang.
Salah satu upaya cepat yang dilakukan adalah mengoperasikan satu unit alat penyedot air atau water tank bantuan Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah III Banjarmasin, Kementerian Pekerjaan Umum. Peralatan tersebut dimanfaatkan untuk mempercepat pengaliran air genangan menuju muara laut.
Kepala Dinas PUPR Tanah Laut, Syakhril Hadrianadi, mengatakan keberadaan water tank cukup membantu dalam penanganan banjir, terutama pada kondisi darurat.
“Alat ini sangat efektif untuk mempercepat pengeringan genangan karena air langsung dialirkan ke laut,” kata Syakhril, Sabtu (10/1/2025).
Ia menjelaskan, operasional water tank sepenuhnya ditanggung pemerintah daerah, mulai dari penyediaan operator hingga kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) melalui anggaran bidang Cipta Karya. Saat ini, Tanah Laut baru memperoleh satu unit karena alat serupa masih digunakan di daerah lain.
Selain penanganan darurat, PUPR Tanah Laut juga menyiapkan langkah struktural sebagai solusi jangka menengah dan panjang. Normalisasi sungai, termasuk di kawasan Sungai Tatah Indah (STI), menjadi salah satu prioritas untuk meningkatkan kapasitas aliran air.
Optimalisasi fungsi jalan dan jembatan juga masuk dalam rencana, guna memastikan aliran air tidak terhambat dan mengurangi potensi genangan berkepanjangan. PUPR Tala, kata Syakhril, tengah melakukan kajian teknis terhadap sejumlah titik rawan banjir.
“Kami sedang mengkaji kemungkinan perubahan desain konstruksi, seperti perpanjangan abutment jembatan atau pemasangan tiang pancang, menyesuaikan dengan karakter arus yang cukup deras. Tentu semua harus melalui kajian teknis dan kesiapan anggaran,” ujarnya.
Dalam perencanaan jangka panjang, pembangunan kolam retensi atau embung juga dipertimbangkan sebagai upaya menahan debit air dari wilayah hulu sebelum mengalir ke daerah hilir.
Langkah ini dinilai penting mengingat kondisi geografis Tanah Laut yang relatif lebih rendah dan menjadi daerah terima aliran dari kawasan seperti Kiram dan Banjarbaru.
Terkait laporan warga mengenai pendangkalan sungai di wilayah Bati-Bati, Syakhril memastikan pihaknya telah menerima laporan tersebut dan akan menindaklanjutinya melalui kajian teknis sebelum dikoordinasikan dengan instansi terkait.
“Penanganan banjir membutuhkan kerja bersama. Sinergi lintas sektor menjadi kunci agar solusi yang diambil benar-benar efektif,” pungkasnya.
