BANJARMASIN — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Pendidikan Politik bagi Masyarakat dengan tema “Peran dan Netralitas Media dalam Pemberitaan”, Kamis (13/11/2025).
Acara yang berlangsung di salah satu hotel di Banjarmasin ini diikuti lebih dari 70 insan pers, baik dari media cetak, televisi, radio, maupun media daring.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program kerja Bidang Politik Dalam Negeri Bakesbangpol Kalsel yang bertujuan memperkuat literasi politik dan profesionalisme media di daerah.
“Kegiatan pendidikan politik ini memang menjadi salah satu tugas bidang kami. Sasarannya meliputi organisasi masyarakat, pelajar, mahasiswa, hingga media massa,” ujar Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Bakesbangpol Kalsel, Muhammad Hasanuddin, mewakili Kepala Bakesbangpol Kalsel, H. Heriansyah.
Hasanuddin menegaskan, pelatihan ini diharapkan dapat mendorong media menjalankan fungsinya secara netral dan berimbang, sekaligus menjaga akurasi dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi ke publik.
“Dengan menjaga netralitas, media bukan hanya menjaga kepercayaan publik, tapi juga mencegah polarisasi sosial dan memperkuat demokrasi,” ucapnya.
Kalsel Raih Indeks Kemerdekaan Pers Tertinggi Nasional
Dua narasumber dihadirkan dalam forum tersebut, yakni Choirun Ni’mah, Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik Diskominfo Kalsel, dan Zainal Helmie, Ketua PWI Kalsel.
Choirun Ni’mah dalam paparannya mengangkat tema “Membangun Kepercayaan Publik melalui Netralitas Media”, sementara Zainal Helmie berbicara tentang “Menjaga Kepercayaan Publik dan Tanggung Jawab Sosial.”
Dalam pemaparannya, Choirun Ni’mah mengungkapkan bahwa Kalimantan Selatan menempati posisi pertama Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2024 versi Dewan Pers dengan skor 80,91 poin — satu-satunya provinsi yang menembus nilai di atas 80.
“Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah bersikap terbuka terhadap media, baik cetak, elektronik, maupun online. Semua diberi kesempatan yang sama untuk bekerja sama dan meliput kegiatan pemerintahan,” jelasnya.
Dorongan Profesionalisme Wartawan
Sementara itu, Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmie, menekankan pentingnya verifikasi perusahaan media oleh Dewan Pers dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bagi jurnalis.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi kunci untuk menjaga kredibilitas media dan kepercayaan publik.
“Verifikasi media penting agar publik yakin terhadap sumber berita. Selain itu, wartawan yang telah mengikuti UKW memiliki tanggung jawab etis dan profesional dalam menyajikan informasi,” tutur Helmie.
Ia berharap, media di Kalsel dapat terus meningkatkan kapasitas dan kualitas jurnalisme, agar tetap menjadi pilar demokrasi yang kritis, independen, dan terpercaya.
