Oleh: Prof. Henri Subiakto
Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan agenda besar: reformasi Polri. Langkah ini menjadi respons atas desakan publik pasca-demonstrasi besar pada Agustus 2025 yang menuntut perubahan serius di tubuh kepolisian. Pada 17 September 2025, Presiden menunjuk Komjen Pol (Purn) Ahmad Dofiri, mantan Wakapolri yang dikenal tegas, pernah menangani kasus Ferdy Sambo, dan kini menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas serta Reformasi Kepolisian. Sebelum dilantik, pangkatnya dinaikkan istimewa menjadi Jenderal Polisi Kehormatan. Penunjukan ini disertai pembentukan Komite Reformasi Kepolisian di level presiden yang melibatkan tokoh eksternal seperti Mahfud MD untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
Pada hari yang sama, Kapolri Listyo Sigit mengeluarkan Surat Perintah pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri. Tim ini beranggotakan 52 perwira dengan ketua Komjen Chryshnanda Dwilaksana, sementara Listyo bertindak sebagai pelindung dan Wakapolri sebagai penasihat. Respons cepat ini menimbulkan tafsir ganda, apakah Polri memang serius ingin berbenah dari dalam atau justru defensif untuk mempertahankan struktur yang sudah lama dibangun di bawah kepemimpinan Listyo.
Penunjukan Jenderal Dofiri, lulusan terbaik Akpol 1989 yang berintegritas, merupakan sinyal kuat bahwa Presiden Prabowo ingin mengendalikan reformasi langsung dari Istana. Dari sisi politik, langkah ini memperkuat citra Prabowo sebagai presiden tegas yang berani “membersihkan” warisan Jokowi, mengingat Listyo Sigit dikenal sebagai sosok yang dekat dengan mantan presiden tersebut. Di sisi lain, pembentukan tim internal Polri memperlihatkan adanya dinamika kekuasaan, yang bisa dibaca sebagai upaya melindungi struktur dan loyalitas perwira tinggi Polri sekaligus menahan kemungkinan munculnya rekomendasi radikal dari tim bentukan presiden.
Publik kini menanti apakah reformasi Polri dapat berjalan mulus tanpa menimbulkan gesekan internal. Jika berhasil, Prabowo akan dipandang tegas dan solid hingga 2029. Namun bila gagal, legitimasi pemerintahannya bisa terguncang karena dianggap tidak mampu mengendalikan institusi keamanan. Reformasi Polri pada akhirnya bukan sekadar urusan kelembagaan, tetapi juga pengujian kekuatan politik: apakah Polri bisa berubah dari dalam atau justru menjadi arena tarik-menarik antara kelompok Jenderal Listyo, jaringan Jokowi, dan kekuatan baru yang lahir di bawah kepemimpinan Prabowo. Dalam dua sampai tiga minggu ke depan, arah reformasi ini akan semakin jelas, apakah kedua tim akan bersinergi atau justru berjalan sendiri dengan tujuan berbeda.
Catatan: Opini ini sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak mencerminkan sikap resmi institusi manapun.
